KORP Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam beberapa waktu terakhir ini mendapat sorotan berkait dengan kekerasan menggunakan senjata api (senpi). Bukan sesuatu yang lumrah, memang. Kurang dari tiga bulan, enam polisi tewas karena kasus penyalahgunaan senpi, dan beberapa orang lainnya juga menjadi korban.

Dalam insiden di Medan pada 24 Januari 2007, Iptu Oloan Hutasoit menembak suami-istri Amru Fahmi dan Nada Sabrina di Kampus IAIN, kemudian bunuh diri dengan pistolnya sendiri. Pada 4 Maret 2007, di Surabaya Briptu Ipang Supramono menembak kepalanya sendiri hingga tewas di rumah mertuanya.

Di Bangkalan pada 9 Maret 2007, Briptu Rifai Yulianus menembak mati istri, mertua, pacar gelap istrinya, dan seorang lainnya, sebelum menembak dirinya sendiri hingga tewas. Di Medan, 12 Maret 2007, Brigadir Sofwan tewas tertembak senpi sendiri.

Peristiwa paling dramatis terjadi di Semarang; Briptu Hance Chris menembak mati atasannya, Wakapolwiltabes, AKBP Drs Lilik Purwanto SH MHum, sebelum akhirnya ditembak mati oleh personel Brimob (Suara Merdeka, Kamis, 15 Maret 2007).

Banyak orang terperangah mengetahui aksi-aksi kekerasan tersebut. Pimpinan Polri -mulai Kapolres, Kapolwil, Kapolda, hingga Kapolri- menyatakan akan segera mengevaluasi dan memperketat izin membawa senpi bagi anggotanya. Selain itu, anggota pembawa senpi akan dites ulang secara psikologis.

Tetapi apa pun yang akan dilakukan pimpinan Polri, di mata sejumlah pihak aksi-aksi kekerasan polisi itu telah menambah buram potret korp tersebut. Apalagi beberapa waktu sebelumnya, sejumlah petinggi Polri telah diperiksa karena kasus korupsi. Kritik dan bahkan kecaman terhadap polisi datang bertubi-tubi.

Dalam situasi seperti sekarang, banyak pihak seolah-olah lupa terhadap prestasi Polri. Mereka lupa bagaimana di Batu, Malang, para anggota Polri menggerebek dan menewaskan Dr Azahari Husin, tokoh yang dicari-cari dengan tuduhan melakukan teror bom di berbagai tempat di Indonesia.

Mereka juga tidak ingat, Polri menggerebek pabrik ekstasi berkapasitas produksi sangat besar di Serang, Banten, dan menangkap komplotan Benny Sudrajat yang diduga sebagai bagian dari sindikat terorganisasi di Hong Kong.

Selain itu, polisi juga menggerebek dan menembak mati beberapa orang yang dikatakan sebagai anggota kelompok Noordin M Top di Banyumas, Jawa Tengah. Banyak pihak tampaknya juga tidak mencatat pengakuan KPK, bahwa dalam jajaran penegak hukum, baru Polri yang menindak pejabat tingginya yang diduga melakukan korupsi.

Sebuah ungkapan menyebutkan, polisi ibarat bekerja di rumah kaca. Semua orang bisa melihat apa yang dilakukan polisi dalam bekerja. Itulah sebabnya, dengan mudah seseorang mengatakan bahwa polisi kita korup, lemah, dan rendah kredibilitasnya.

Tetapi ketika kita berkomentar miring terhadap polisi, jujurkah kita? Atau sudahkah kita melihat sisi lain dari kehidupan polisi? Polisi lemah? Bagaimana tidak lemah, kalau selama puluhan tahun dilemahkan secara politis? Bagaimana dapat kuat, ketika selama empat dasawarsa tugas pokok Polri diambilalih oleh ABRI (TNI) dengan alasan lembaga itu lemah? Bagaimana tidak lemah, kata Jenderal (Pol) Kunarto), kalau selama Orde Baru anggaran satu Kodam dapat lebih besar dari anggaran Polri secara nasional?

Dorongan Moral

Dengan tidak bermaksud mengedepankan apologi, kita mesti katakan bahwa aksi-aksi kekerasan polisi belakangan ini adalah konsekuensi logis dari kondisi riil kehidupan polisi.

Sebagian anggota polisi memang bisa memiliki rumah bagus, kehidupan nyaman, tetapi amat banyak yang hidup dalam kondisi pas-pasan, bahkan kekurangan. Apa pun yang akan dilakukan pimpinan Polri, di mata sejumlah pihak, aksi-aksi kekerasan polisi itu telah menambah buram potret korp tersebut. Apalagi beberapa waktu sebelumnya, sejumlah petinggi Polri telah diperiksa karena kasus korupsi.

Mereka tinggal di rumah kontrakan atau di asrama polisi yang kumuh dan reyot dengan istri dan anak-anak. Mungkin perlu penelitian. Tetapi tidak aneh, bila sebagian dari mereka hidup dalam stres dan rendah diri, yang berpotensi menyulut tindakan over acting.

Dalam bukunya Proactive Police Management (Prentice Hall, 2001), Edward A Thibault PhD, dkk mengingatkan agar pimpinan polisi memahami Teori Kebutuhan Maslow yang terkenal itu. Bahwa polisi, seperti orang dengan profesi lainnya, pertama perlu kebutuhan dasar keamanan dan psikologis; lalu kebutuhan sosial, kebutuhan perasaan "jadi penting" dan self-esteem, serta kebutuhan otonom, sebelum akhirnya kebutuhan puncak untuk memperoleh aktualisasi diri.

Dalam memenuhi kebutuhan dasar para anggota saja, Polri masih tersaruk-saruk. Kemampuan pemerintah memang masih terbatas. Dalam situasi seperti itu, perhatian pimpinan Polri terhadap anggota tidak cukup tanpa disertai perbaikan kesejahteraan. Apalagi bila kesibukan sering membuat pimpinan tidak bisa memperhatikan keadaan riil anggotanya. Belum lagi adanya kemungkinan anggota yang awal masuknya menjadi anggota Polri kurang memenuhi prosedur dan ketentuan.

Fakta-fakta seperti itu, seharusnya membuat berbagai pihak lebih bijaksana. Apa yang dibutuhkan Polri saat ini jelas bukan kecaman dan cercaan. Sudah terlalu banyak kecaman terhadap polisi. Sebaliknya, polisi membutuhkan dukungan dan apresiasi untuk menegakkan moral dan kemampuannya.

Momentum Baru

Dalam bukunya The Power of Appreciation (2003), Noelle C Nelson PhD, seorang terapis, dan Jeannine Lemare Calaba PsyD, seorang psikolog, menunjukkan adanya dua jenis penghargaan yang dapat mengubah hidup seseorang atau kelompok, yakni rasa syukur dan apresiasi. Kombinasi antara rasa syukur dan apreasi itulah, yang membawa kekuatan kepada penghargaan sebagai energi pengubah.

Optimisme kiranya penting ditanamkan untuk membangun Polri yang kuat. Sejarah kepolisian juga menunjukkan betapa lembaga itu berjalan setapak demi setapak, berkembang makin baik berkat meningkatnya penghargaan masyarakat secara berangsur-angsur.

Momentum baru diperoleh Polri sejalan dengan datangnya reformasi politik di Indonesia sejak 1998 dengan berakhirnya masa pemerintahan Orde Baru. Sejak 1 Juli 2000, secara resmi Polri pun dipisahkan dari TNI dan kembali pada habitat yang benar, karena memang tugas-tugas polisi berbeda dari tugas militer.

Sejak saat itu, Polri pun secara bertahap melakukan berbagai pembenahan dan perbaikan. Berbagai sarana baru juga dibangun, antara lain didirikannya Sekolah Antiteror Polri di Semarang, juga pembentukan satuan-satuan khusus seperti Detasemen Khusus 88 Antiteror di Mabes Polri dan di setiap Polda. Tetapi kesejahteraan polisi tetap masih rendah. Saebaiknya berapa gaji polisi itu?

Masih sulit memastikannya, karena standar PBB menyatakan gaji polisi harus di atas gaji pegawai bank atau keuangan negara! Seberapa besar Anda siap memberikan gaji kepada polisi? Atau hanya siap mengecam? Sudah terlalu banyak kecaman terhadap polisi!(68)

- Djoko Pitono, jurnalis dan editor buku.