BANYUMAS-Petani di wilayah Daerah Irigasi (DI) Banjaran khususnya di Kecamatan Patikraja dan sebagian Purwokerto Selatan, Purwokerto Barat menolak rencana pemakaian air sungai Banjaran di Ketenger Baturraden dipakai untuk pasokan kebutuhan air minum PDAM.

Pasalnya, pemakaian air untuk pelanggan PDAM ini bisa mengancam keberlangsungan suplai air ke lahan pertanian.

Ketua Paguyuban Petani Sri Maneges (Sampah Rusak Irigasi Masyarakat Nelangsa Gesang Sengsara) Pegalongan Jayus Basri Pamujo mengatakan, saat musim penghujan saja, aliran air DI Banjaran banyak yang tidak sampai ke sawah petani. ''Apalagi ini mau diambil juga untuk suplai air PDAM,''ujarnya kemarin di sela-sela diskusi menanggapi wacana penggunaan air Sungai Banjaran untuk PDAM di sekretariat LSM Babad Purwokerto.

Diskusi tersebut juga dihadiri sejumlah LSM lain seperti Kompleet. Baik Babad dan Kompleet juga belum sepakat dengan rencana pemanfaatan air tersebut untuk PDAM.

Menurut Jayus, karena kekurangan air, lahan pertanian yang membentang dari Desa Pegalongan, Kedungwringin, Sokawera, Wlahar sebagian besar kini berubah menjadi tadah hujan. ''Padahal dulu airnya bisa melimpah sampai ke Kaliori. Kalau ini diambil oleh PDAM petani ya tambah sengsara.''

Karena itu dia menyarankan, pihak PDAM dan Pemkab Banyumas mestinya mengambil air yang tidak digunakan untuk irigasi petani. Sarannya salah satunya, memanfaatkan air Sungai Serayu yang masih melimpah. ''Air itu kan bisa diolah. Kenapa harus mengambil air yang sebenarnya sudah dimanfaatkan untuk irigasi pertanian,''' tandasnya.

Kurang Sosialisasi

Dijelaskan, sesuai data yang tertera di Bendungan Kranji Purwokerto, alur Sungai Banjaran bisa mengairi sekitar 1.200 ha lahan pertanian. Jumlah ini sekarang juga telah berkurang, karena sebagian lahan telah berubah fungsi, menyusul perubahan zaman dan berkurangnya pasokan air irigasi, karena sebagian besar saluran rusak.

''Kami yang di bawah sangat tergantung dari air Sungai Banjaran. Kalau yang di atas jelas bisa memanfaatkan banyaknya sumber air dari Gunung Slamet,'' keluhnya.

Divisi Advokasi dan Pengorganisasian Massa LSM Babad Muhammad Latif menyatakan, sosialisasi yang dilakukan oleh Pemkab dan PDAM juga tidak melibatkan petani di daerah hilir. Padahal, mereka sangat tergantung dengan pasokan air itu.

Setelah dikaji dan dipelajari secara mendalam, pihaknya bersama dengan sejumlah peguyuban petani DI Banjaran akan mengajukan penolakan secara resmi dan meminta audiensi dengan PDAM atau jajaran Pemkab. (G22-36)