JAKARTA-Pemerintah belum bisa memperkirakan berapa anggaran yang dibutuhkan untuk penanganan bencana gempa bumi di Sumatera Barat. Namun yang jelas, berbagai bencana itu pasti menimbulkan konsekuensi dari sisi anggaran.

''Pemerintah seperti biasa akan melihat dari sisi standar operating prosedur, sisi bencana seperti tanggap darurat,'' kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani kepada pers usai menghadiri pertemuan di Mahkamah Konstitusi di Jakarta, Rabu (7/3).

Menurut Menkeu, biasanya harus disediakan Bakornas. Bakornas secara fungsional selalu memberikan uang tunai untuk berjaga-jaga menghadapi situasi tak terduga, seperti bencana gempa di Sumatera Barat ini. ''Kalau uangnya habis harus diisi lagi,'' ujarnya.

Tahap Rehabilitasi

Dia mengatakan, untuk tahap yang lebih serius, seperti rehabilitasi atau rekonstruksi tentunya harus melalui penghitungan anggaran. Pemda akan menyampaikan mana yang masuk ke APBD dan APBN.

Ditanya apakah terjadi pembengkakan defisit, Menkeu mengatakan masih akan dilihat. Kalau untuk pengeluaran bencana banjir, gempa di Sumatera Barat, tanah longsor di Manggarai, NTB, anggarannya akan dimasukkan ke dalam tahap rehabilitasi.

''Kalau memang urgent harus dimasukkan tahun 2007 ya dimasukkan dalam APBN-P. Jumlahnya kita belum tahu, estimasinya, seperti biasa akan diterima dari departemen teknis dan Bappenas,'' katanya.

Soal anggaran dari mana, Menkeu mengatakan kalau defisitnya harus meningkat, maka pembiayaan berdasarkan opsi yang ada. ''Berdasarkan list yang kita miliki, entah dari cadangan pembangunan kalau masih ada. Kalau tidak dari surat utang dalam negeri, ya pinjaman yang lain,'' jelasnya.(bn-33)