JAKARTA - Dukungan atas parodi bertajuk ''Republik Mimpi'' terus mengalir menyusul rencana somasi pemerintah. Sejumlah politikus menilai adanya tindakan terhadap acara yang digelar di televisi swasta dinilai inkonstitusional.

Menurut Ketua DPR Agung Laksono, somasi terhadap acara yang mengkritisi dan memberikan masukan terhadap kinerja pemerintahan justru menghambat demokratisasi. ''Tidak perlu sampai ke somasi, seharusnya pihak pembuat acara diajak bicara saja,'' katanya.

Wakil Ketua MPR AM Fatwa (F-PAN) justru menyarankan perbaikan terhadap kemasan Republik Mimpi. Hal itu bertujuan agar tidak membentuk opini publik bahwa presiden/kepala negara hanyalah banyolan seperti di acara tersebut. (di-49)

Golkar Usung Fauzi Bowo

JAKARTA - Partai Golkar dipastikan mengusung Wakil Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo sebagai calon gubernur DKI Jakarta pada pemilihan kepala daerah (pilkada) Agustus mendatang. Pencalonan tokoh Betawi yang akrab dipanggil ''Foke'' ini juga sudah direstui Ketua Umum DPP Partai Golkar, Jusuf Kalla.

Kepastian diusungnya Foke sebagai cagub partai berlambang beringin diperoleh setelah konvensi yang digelar DPD Golkar DKI Jakarta, Senin secara aklamasi memilih yang bersangkutan. Seperti diduga nama Fauzi Bowo melenggang sebagai pemenang konvensi cagub yang digelar DPD Partai Golkar DKI, Senin (5/3) siang. Karena selain nama Foke sudah digadang-gadang banyak parpol, empat nama lain yang ikut meramaikan konvensi kalah populer. Mereka adalah Mahfudz Djaelani, Sunarsono, Mahmud Tahrir serta Dasman Djamaluddin. (A20-49)

Tolak Revisi UU Perkeretaapian

BANDUNG- Serikat Pekerja Kereta Api menolak draft revisi UU Perkeretaapian yang kini berada di DPR. Pasalnya, revisi tersebut tidak mengakomodasi aspirasi mereka. Revisi tersebut juga dianggap tidak memberikan manfaat bagi publik. Seharusnya, revisi tersebut membuat patokan yang jelas antara peran regulator dan operator. Selama ini, peran pemerintah cenderung lebih kepada project oriented dibanding sebagai regulator.

Menurut Ketua Umum SPKA, Puspawarman, PT KA sebagai operator hanya disodori bangunan fisik yang sudah jadi tanpa mengecek prioritas sarana dan prasarana yang dibutuhkannya. Draft tersebut, memuat pula kemungkinan opsi untuk memisahkan pengelolaan soal sarana dan prasarana. (dwi-46)