DEMAK- Pengajuan hak inisiatif sejumlah anggota DPRD Demak untuk mengubah Tata Tertib Dewan tidak berlangsung mulus. Setidaknya, dua kali rapat paripurna untuk membahas itu selalu tidak quorum, karena anggota yang hadir tidak sampai 50 dari jumlah anggota.

Paripurna pertama yang berlangsung bulan September 2006 tak penuhi quorum sehingga ditunda, dan Senin (26/2) kembali terulang. H Masykuri Abdillah yang memimpin rapat tersebut menutup paripurna karena jumlah yang hadir hanya 19 orang. Sementara, jumlah minimal yang harus terpenuhi untuk paripurna sedikitnya dihadiri 23 orang. Di DPRD, anggota wakil rakyat 44 orang.

Salah seorang pengaju hak inisiatif dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Amir Darmanto mengatakan, pihaknya bersama 10 anggota legislatif lainnya berharap ada perubahan tatib. Usulannya adalah perubahan komposisi fraksi. Dalam tatib lama mengatur jumlah anggota fraksi minimal lima orang atau 10 persen dari kursi yang ada. Hal itu mengacu pada PP 25 Tahun 2004.

Akan tetapi PP tersebut telah diganti dengan PP 53 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Tatib DPRD yang didalamnya mengubah jumlah minimal anggota fraksi, yakni setiap fraksi sekurang-kurangnya memiliki anggota sama dengan jumlah komisi yang ada.

''Semestinya, tatib di Dewan harus mengikuti perubahan sesuai PP yang baru. Artinya, untuk mendirikan fraksi baru cukup dengan empat anggota, karena jumlah komisi empat,'' katanya.

Menurutnya, dua anggota dari PKS, satu dari PBR, satu dan PAN dan tiga dari Partai Demokrat ingin bergabung dalam fraksi baru. Selama ini, anggota PKB bergabung dengan PKB, sedang PBR, PAN dan Demokrat bergabung Golkar di Fraksi Pembaharuan.

Ia menduga, tidak hadirnya sejumlah anggota legislatif dalam paripurna kemarin karena sebagian dari mereka takut kehilangan posisinya di komisi. Sebab, jika ada perubahan fraksi, akan mendorong perubahan komposisi susunan keanggotaan di komisi. (H1-16)