KEANGKUHAN Jakarta sebagai ibukota Indonesia menguap tiba-tiba, karena banjir. Gubernur Sutiyoso menyatakan banjir di Jakarta sebagai siklus lima tahunan. Pada awal jabatan keduanya (dimana Jakarta juga dilanda banjir), pernyataan tersebut terdengar dapat dimaklumi. Kini, pernyataan bak alasan ketidakmampuan pemerintah mengatasi banjir kehilangan relevansinya.

Kalaupun memang benar siklus lima tahunan, berarti Sutiyoso telah mengetahui bahwa dalam kurun 5 tahun akan selalu terjadi banjir bandang.

Sungguh mengherankan, Jakarta yang bukan pelosok dan setiap sudutnya mudah terjangkau (plus fasilitas apa pun ada) ternyata para korban banjir tetap menderita, terutama kelaparan akibat minimnya bantuan.

Paparan antisipasi banjir di kota Praha, ibukota negara Ceko, oleh Eep Syaifulloh Fatah (Kompas, 6/02) menarik jadi bahan perbandingan. Pemerintah kota menyadari Praha yang dibelah sungai Vltava secara periodik akan "dikunjungi" banjir.

Begitu sungai meluap, daerah rawan banjir diisolasi menggunakan bendungan darurat yang terbuat dari karung dan telah didesain sedemikian rupa. Arus air dihalangi atau dibelokkan arahnya oleh bendungan tersebut.

Hal itu terancang rapi bagai skenario sinetron. Evakuasi berjalan cepat untuk ukuran Indonesia. Ternyata, siklus banjir yang dialami Praha berlangsung dalam rentang 50-an tahun!

Memalukan

Menyaksikan ibukota negara yang tak berdaya melawan banjir sungguh memalukan.Siapa pun akan berpikir, ibukota negara yang serba wah saja kewalahan apalagi daerah terpencil. Dipastikan bencana yang mudah terjadi di negeri kita akan terus menggerus kerugian dan korban dalam skala tak terbatas.

Apabila di masa-masa mendatang banjir tak juga mampu diatasi dan semakin besar intensitasnya, siapa bisa menjamin perekonomian Jakarta tidak terusik gara-gara banjir? Padahal, putaran dana di kota metropolitan itu mencapai 70% dari seluruh arus keuangan secara nasional.

Melalui "momentum" banjir di Jakarta pada awal Februari ada baiknya kita merenung dan berpikir: "Bagaimana seandainya ibukota negara Indonesia benar-benar dipindah saja?"

Wacana ini belakangan ramai diperbincangkan televisi dan koran, namun rupanya sengaja untuk pewacanaan saja, semacam bahan obrolan yang menarik.

Semasa pemerintahan Gus Dur, gagasan memindah ibukota negara pernah terlontar.

Kota yang dipilih Gus Dur adalah Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Namun gagasan tinggal gagasan. Ide tersebut dinilai tampak berlebihan, mustahil dan memerlukan biaya superbesar.

Apabila diseriusi, kemungkinan berpindahnya ibukota negara sangat mungkin dan masuk akal. Toh, ibukota negara tak selalu harus kota yang paling besar seperti Amerika Serikat di Wasingthon DC (yang kalah besar dari New York) atau India di New Delhi (kalah oleh Bombay/Mumbay).

Malaysia saat ini tengah mempersiapkan pemindahan ibukota Kuala Lumpur ke Putra Jaya. Bahkan Putra Jaya ini kota yang benar-benar baru. Malaysia lebih memahami pemindahan ibukota akan sangat menguntungkan di masa depan, terutama berkembangnya kota baru dan mengimbangi Kuala Lumpur.

Secara historis pun, Indonesia pernah berpindah ibukota selama dua kali, yakni di Bukittinggi dan Yogyakarta.

Dalam konteks kekinian, Jakarta jelas kelebihan beban, baik pada jumlah penduduk, kendaraan, terlalu sering terkena banjir sampai tujuan investasi.

Memindahkan ibukota akan seperti mengurangi beban yang ditanggung Jakarta. Tujuan urbanisasi semakin variatif dan berpotensi mengembangkan kota/kawan lain di luar Jakarta, bahkan di luar Jawa.

Rencana pemindahan ibukota boleh mencontoh Malaysia yang dilangsungkan secara bertahap dan membutuhkan waktu cukup lama untuk persiapan segala sesuatu. Hanya saja, masalahnya memang ada banyak pihak yang merasa diuntungkan oleh keberadaan ibukota di Jakarta. Banyak pihak itu, sayangnya berada di posisi menentukan (11)

--- Rudy Hantoro, alumnus Fakultas Teknik Geodesi UGM, tinggal di Solo