Sesungguhnya, naiknya harga beras seperti saat ini dapat dipandang sebagai peluang untuk memperbaiki pendapatan dan kesejahteraan petani. Justru harga beras dan produk pertanian harus bernilai tinggi agar terjadi arus masuk (inflow) dana sebagai delta tambahan kekayaan yang masuk ke pedesaan dan sistem pertanian beras.

PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di awal tahun melakukan langkah besar, yakni secara nasional menargetkan peningkatan produksi gabah kering giling (GKG) dari 54,66 juta ton menjadi 58,18 juta ton, atau meningkat 3,52 juta ton. Dengan rendemen sekitar 60%, maka 3,52 juta ton GKG itu setara dengan 2 juta ton beras.

Kebijakan tersebut memunculkan sejumlah tantangan bidang pertanian berkait dengan rasionalitas implementasi di lapangan. Pasalnya, obsesi itu diluncurkan pada awal tahun anggaran yaitu Januari, dan bukan awal masa tanam (MT) padi yang umumnya jatuh pada Oktober. Padahal, karakteristik budi daya pertanian sangat spesifik dipengaruhi oleh proses biologis, musiman, dan bergantung kepada kondisi alamiah.

Dengan demikian, MT April 2007 amat krusial karena saat itulah momentum paling besar (kesempatan tunggal) untuk mencapai target penambahan produksi beras nasional sebesar dua juta ton. Karena siklus produksi beras tertinggi yakni MT (Oktober-Maret) telah terlampaui, tinggal menunggu panen.

Sementara itu berdasarkan ramalan BMG, peningkatan produksi beras tahun ini akan terkendala oleh (perkiraan) terjadinya El Nino sehingga musim kering bisa terulang lagi. Oleh karena itu, pemerintah perlu berupaya maksimal memenuhi semua kebutuhan dalam memproduksi padi (pupuk, benih, air, dll).

Cegah Kelaparan

Obsesi SBY dalam program Peningkatan Produksi Beras Nasional (PPBN) juga tak lepas dari wujud komitmen Indonesia terhadap Deklarasi Roma 1996 dan untuk memenuhi target Millenium Development Goals.

Para gubernur telah sepakat untuk mencegah kelaparan dengan menurunkan jumlah penduduk yang lapar dan miskin di wilayahnya masing-masing minimal 1% setiap tahunnya.

Pada gilirannya, diperlukan dukungan semua pihak dalam mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga. Perwujudan ketahanan pangan mencakup berbagai aspek, baik lintas pelaku (produsen-konsumen), lintas sektor (sumber daya alam-pertanian, perikanan, kehutanan, industri, perdagangan, jasa, keuangan), maupun lintas wilayah.

Selama ini politik pertanian Indonesia adalah politik beras. Dengan politik semacam itu, pembangunan sektor pertanian sudah dianggap berhasil bila sektor tersebut dapat memasok penyediaan pangan.

Orientasi pengembangannya cenderung lebih ditekankan pada produk, dan bukan pada struktur. Oleh karenaanya, politik pembangunan pertanian semacam itu perlu direvitalisasi secara komprehensif.

Perbaikan Manajemen

Perbaikan manajemen pangan menjadi penting manakala bangsa ini hendak membangun ketahanan pangan dan kedaulatan pangan secara konsisten. Peristiwa yang terjadi belakangan ini, dengan harga beras yang melambung, merupakan cerminan dari buruknya manajemen pangan kita.

Sesungguhnya, naiknya harga beras seperti saat ini dapat dipandang sebagai peluang untuk memperbaiki pendapatan dan kesejahteraan petani. Justru harga beras dan produk pertanian harus bernilai tinggi agar terjadi arus masuk (inflow) dana sebagai delta tambahan kekayaan yang masuk ke pedesaan dan sistem pertanian beras.

Alasan klasik kebijakan harga beras ditekan sedemikian rupa adalah agar akses konsumen terhadap pangan menjadi murah dan mudah. Sebenarnya, yang memetik untung dari strategi kebijakan perberasan seperti itu adalah konsumen kota dan kelas menengah.

Ke depan diperlukan skenario yang tepat dalam pengembangan agrobisnis perberasan yang efektif dan efisien.

Dengan demikian, diperlukan exit strategy dan pilihan skenario yang jitu dalam memberi kontribusi nyata pada peningkatan produksi beras nasional.(68)

--- Agus Wariyanto, Kabid Agribisnis pada Badan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan (BBMKP) Provinsi Jateng; Wakil Sekretaris Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jateng