logo SUARA MERDEKA
Line
Sabtu, 17 Februari 2007 NASIONAL
Line

KPK Akan Libatkan Pihak Independen

  • FPG: Jangan Takut Gertakan Yusril

SERAHKAN BUKTI:Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra tiba di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Jumat (16/2). Kedatangannya untuk menyerahkan barang bukti berupa surat penunjukan langsung pengadaan alat penyadapan telepon seluler yang dibutuhkan KPK untuk penyelidikan dan penyidikan, tanpa melalui tender.(30)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melibatkan pihak-pihak lain yang independen untuk menilai keputusan pimpinan KPK yang melakukan penunjukan langsung dalam pengadaan alat penyadapan.

"Supaya objektif, kita akan libatkan pihak-pihak yang independen, untuk menilai apakah yang dilakukan pimpinan KPK itu salah," kata Ketua KPK Taufiqurrachman Ruki, di Gedung KPK, Jalan Veteran, Jakarta, Jumat.

Ia menyebutkan, pihak lain itu adalah mereka yang memiliki kompetensi untuk menilai pelaksanaan Keppres No 80 Tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

KPK, lanjut Ruki, siap untuk memproses laporan Menteri Sekretaris Negara, Yusril Ihza Mahendra, soal penunjukan langsung alat penyadapan senilai Rp 34 miliar.

Lewat Rapat

"Kita tunggu nanti hasil pengkajian yang dilakukan oleh staf," ujarnya.Ruki mengatakan, bukan hanya dirinya sebagai ketua yang dilaporkan oleh Yusril, namun juga semua pimpinan."Karena pimpinan KPK itu kolektif. Tidak pernah ada pengambilan keputusan yang bersifat strategis yang ditandatangani sendiri. Semuanya selalu lewat rapat dan risalahnya ditandatangani," tuturnya.

Sebagai pihak terlapor, Ruki menyatakan, lebih baik ia tidak memberi komentar terhadap laporan Yusril tersebut.

"Tidak etis kalau saya beri klarifikasi masalah ini, karena saya terlapor. Selain itu, nanti bisa terjadi saling bantah," ujarnya. Humas KPK Johan Budi SP, mengatakan, karena yang dilaporkan oleh Yusril adalah internal KPK, maka yang akan bertugas menelaah laporan itu adalah divisi pengawasan internal KPK.

Tidak Main-main

Mensesneg Yusril Ihza Mahendra rupanya tidak main-main. Jumat kemarin, dia membuktikan ancamannya dengan melaporkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiqurrachman Ruki ke lembaga yang dipimpin Ruki sendiri.

Yusril yang tampaknya tidak suka dengan pemeriksaannya sebagai saksi terkait penunjukan langsung pengadaan sistem identifikasi sidik jari otomatis (AFIS) sehari sebelumnya, kemarin kembali mendatangi kantor KPK di Jl Juanda. Kali ini bukan sebagai saksi, melainkan sebagai pelapor dalam kasus penunjukkan langsung alat penyadapan telpon penyidik KPK yang dilakukan Ketua KPK.

Untuk keperluan itu mantan ketua umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu sampai harus absen, tidak mengikuti rapat kabinet di Kantor Presiden yang letaknya hanya bersebelahan dengan gedung KPK.

Datang dengan mobil dinas Volvo hitam berplat nomor B-2025-BS, Yusril yang mengenakan jas hitam tiba pukul 14.15, langsung menuju bagian pengaduan tindak pidana di lantai dua. Tangannya menenteng tas berisi tumpukan map plastik. Saat datang, Mensesneg enggan berkomentar apa-apa. Dia baru bersedia memberikan penjelasan setelah keluar ruangan 45 menit kemudian.

Jangan Takut

Anggota Fraksi Partai Golkar (FPG) Yuddy Chrisnandi minta KPK jangan takut gertakan Yusril.

''Pak Ruki harus tetap melanjutkan kasus ini. Kalau terbukti melanggar aturan, jangan segan-segan KPK penjarakan Yusril," tegasnya kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta (16/2).

Menurut Yuddy, hal yang sama juga harus dilakukan oleh Yusril. Jika terbukti Ruki melakukan tindakan penyalahgunaan wewenangan dan keuangan negara, harus ditindaklanjuti dengan proses hukum.

"Yusril juga harus membuktikan pernyataannya. Kalau Ketua KPK melakukan itu, DPR harus segera mengirim surat rekomendasi kepada Presiden untuk memberhentikan yang bersangkutan lalu dilanjutkan proses hukum," terangnya.

Politisi itu minta semua pihak patuh pada ketentuan hukum karena semua warga negara kedudukannya sama di mata hukum.

"Tidak peduli menteri atau pejabat tinggi lainnya, di mata hukum harus taat. Kalau tidak, bangsa ini bisa amburadul," tegas Yuddy.

Kamis lalu, Yusril diperiksa oleh penyidik KPK selama 8 jam dalam kasus penunjukan langsung alat sidik jari ketika dia menjabat Menkumdang. Yusril lantas mengancam akan mengadukan Ketua KPK Taufiqurrachman Ruki karena Ruki juga melakukan penunjukan langsung dalam pengadaan alat penyadapan.

Bawa Bukti

Mensesneg membawa dua bukti ''dosa"Ketua KPK dalam kasus penunjukan langsung alat penyadapan.

Bukti pertama adalah surat KPK tanggal 27 September 2005 yang menyangkut metode pemilihan langsung pengadaan barang-barang peralatan penyadapan.

Bukti kedua adalah Daftar Isian Proyek Anggaran (DIPA) bernomor 035-2/69/03/0/2005 dengan kode 0926 dengan alokasi dana Rp 24 miliar. "KPK sendiri memilih peralatan-peralatan itu. Antara lain buatan Jerman, buatan AS, dan peralatan macrosystem buatan Polandia," jelas Yusril.

"Alasan penunjukan langsung karena teknologi terbatas, sempitnya waktu, walaupun DIPA yang saya sebutkan tadi bukan ABT (anggaran belanja tambahan)," imbuh Yusril.

Yusril merasa kecewa dengan alasan Ruki bahwa penunjukan langsung itu karena waktu yang tidak cukup. Padahal selama ini KPK sering memeriksa sejumlah pejabat departemen yang memiliki alasan yang sama dengan apa yang dilakukan KPK.

"Jadi saya pikir harus ada suatu standar dalam penegakan hukum," kata Yusril.

Yusril mengkritik KPK yang tidak menerapkan Keppres 80/2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, namun memeriksa orang lain yang melanggar Keppres itu.

"Saya harapkan, KPK dengan laporan saya bersikap objektif," ujar profesor ini.

Pada Kamis kemarin, Yusril diperiksa 8 jam oleh penyidik KPK. Dia diperiksa sebagai saksi penunjukan langsung pengadaan alat sidik jari Depkeh semasa dia menjabat Menkumdang.

Ditanya apakah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tahu tentang penunjukan langsung pengadaan alat penyadap tersebut, Mensesneg meyakini SBY tahu. ''Ya, tahu. Semua tahu. Itu kan sudah menjadi prosedur normal,"tegasnya.

Ketika didesak mengapa ia tidak melaporkan Presiden ke KPK yang mengetahui penyimpangan ini sebagai saksi, dengan diplomatis ahli hukum tatanegara ini menjawab, ''Siapa yang melakukan itu kita laporkan. Tergantung pada KPK dalam penyelidikan. Siapa yang mengetahui itu akan menjadi saksi. Iya kan?"

Di tempat terpisah, Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Tjahjo Kumolo, mengaku kasihan terhadap KPK.

''Kasihan KPK, bila pejabat di lingkungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sampai mengancam KPK. Padahal SBY justru menjadikan KPK sebagai primadona kinerjanya,"katanya. (A20,H28,ant,dtc-49,64)


Berita Utama | Ekonomi | Internasional | Olahraga
Semarang | Sala | Pantura | Muria | Kedu & DIY | Banyumas
Budaya | Wacana
  Cybernews | Berita Kemarin

Copyright© 1996-2004 SUARA MERDEKA