BOROBUDUR - Ibarat seorang amil (pengelola dan penyalur zakat), birokrat di Kabupaten Magelang dinilai tidak wajar jika memperoleh porsi anggaran dalam APBD 2007 lebih besar daripada rakyatnya.

Dalam siaran persnya Rabu (14/2), Rokhmad Munawir, Koordinator Divisi Pusat Riset Pattiro ( Pusat Telaah dan Informasi Regional) Magelang, menyebutkan, alokasi pegawai dalam belanja tidak langsung Rp 403,999 miliar. Tetapi dalam belanja langsung masih ada belanja pegawai Rp 22,291 miliar atau sekitar 2,94% dari belanja daerah.

Dalam belanja barang dan jasa serta belanja modal masih banyak ditemukan alokasi untuk aparatur Rp 37,870 miliar (5% belanja daerah), sehingga belanja pegawai seluruhnya 71,69%. Tetapi belanja daerah untuk publik hanya 28,31%.

"Sebuah perbandingan yang sangat mencolok," simpulnya terhadap dokumen RAPBD 2007 Kabupaten Magelang yang diajukan ke legislatif.

Ia mengemukakan belanja langsung Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Rp 2,909 miliar. Program peningkatan sarana-prasarana aparatur 5,77%. Tetapi dalam mengakomodasi kepentingan penyandang cacat hanya mengalokasikan 2,01%.

Sangat Kecil

Sementara anggaran belanja langsung untuk publik pada Dinas Kesehatan Rp 27,622 miliar. "Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Magelang, maka tiap warga diberi alokasi anggaran Rp 23.638/tahun.

"Angka itu sangat kecil bagi sebuah keterjaminan kesehatan. Juga tak sebanding dengan retribusi yang diperoleh Pemkab Magelang melalui sektor kesehatan, yang besarnya mencapai 26,1% dari total PAD Rp 58,348 miliar," katanya.

Belanja langsung Dinas Pendidikan juga disoroti. Besarnya Rp 44,929 miliar atau 5,93% dari APBD. "Jika dikomparasikan dengan jumlah sekolah negeri 1.0933 mulai TK sampai SMA, serta jumlah jurid di dalamnya, apakah alokasi itu memadai bagi peningkatan mutu pendidikan?" tanya dia. (pr-24)