SOLO - Balekambang akan dijadikan badan usaha milik daerah (BUMD), sehingga pengelolaanya diharapkan bisa lebih maksimal. Namun untuk sementara akan dikelola dengan menggunakan dana APBD.

''Untuk tahap awal, BUMD yang dipersiapkan, adalah Jurug (TSTJ, Taman Satwa Taru Jurug-Red). Kalau Balekambang masih butuh proses panjang, tapi nantinya ke arah itu (BUMD-Red),'' kata Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) Surakarta, Drs Triyanto MM, ke-marin.

Rencana pengembangan Balekambang menjadi hutan kota (Partinah Bosch) dan taman air (Partini Tuin) tersebut, bakal direalisasi Maret 2007. Sosialisasi sudah digelar beberapa waktu lalu. ''Kami sudah sosialisasikan rencana pengembangan Balekambang ke seluruh elemen dan warga sekitar. Mulai dari DPRD, budayawan, praktisi hingga penghuni tobong di lokasi tersebut sudah menerima. Tidak ada penolakan atas rencana ini.''

Khusus untuk para pemain ketoprak tobong yang ada, pemkot bakal menyiapkan mess bagi mereka. Sebab bagaimanapun juga, mereka dianggap sebagai salah satu pelestari kebudayaan ketoprak yang kian sedikit peminatnya. Pemkot akan melakukan perubahan manajemen ketoprak di Balekambang secara profesional, sekaligus menjadikan ketoprak sebagai laboratorium sejarah dan Bahasa Jawa.

Dipindah

Diskotek yang ada di lokasi tersebut, pemkot sudah memintanya untuk dipindahkan. Keberadaan diskotek itu, dianggap sebagai perusak situs budaya yang dibangun pada masa KGPAA Mangkunegoro VII (1916 - 1944). ''Kami sudah meminta pihak pengelola diskotek selaku penyewa untuk segera meninggalkan lokasi. Bangunannya nanti akan segera dirobohkan.''

Pada bagian lain, pemkot akan membentuk holding company, yakni sebuah lembaga menaungi sejumlah BUMD yang ada di Solo. Saat ini, tengah dilakukan inventarisasi atas keberadaan sejumlah lembaga yang ada di Solo, untuk dirubah menjadi BUMD. Di antaranya, Yayasan Pengelola Stadion Sriwedari, Bank Pasar, dan sejumlah pengelola tempat hiburan.

Termasuk sejumlah BUMD baru yang akan dibentuk, seperti TSTJ dan Balekambang. Wali Kota Joko Widodo berharap hadirnya lembaga tersebut. mampu mendukung kemandirian BUMD di Solo.

''Jadi ketika ada satu yang sakit, bisa disuntikkan dana dari holding. Itu bussiness plan ke depan, jadi profit oriented. Selama ini, kan APBD harus dikucurkan bila ada BUMD yang sakit.''

Dia mencontohkan, kasus TSTJ yang pada beberapa tahun selama pengelolaan Unit Pengelola senantiasa merugi. Dengan adanya holding company, manajemen perusahaan milik daerah tersebut, akan bisa terukur dan transparan. (G13-34)