JAKARTA- Dalam Februari ini, sejumlah wilayah di Jawa Tengah berpotensi banjir. Menurut Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Sri Woro B Harijono dalam rapat konsultasi dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Gedung DPD Senayan Jakarta, Jumat (9/2) kemarin, itu disebabkan tingginya curah hujan yang terjadi akibat adanya gangguan tekanan uap rendah di Australia.

Lantaran sangat kuat menarik mata air di utara, maka terjadi pertemuan angin di atas Jawa bagian utara hingga ke timur. "Ini memperkuat penumpukan awan yang potensial mengakibatkan hujan. Selain itu, ada kenaikan suhu permukaan laut 0,5-1,0 derajat celcius di wilayah perairan Indonesia. Ini mengakibatkan naiknya potensi awan hujan di wilayah Indonesia."

Menurutnya, bila suhu air laut naik, volume air dan tingi permukaannya naik. Dengan demikian laut tidak dapat lagi menerima limpasan dari 13 sungai di utara Pulau Jawa. Adapun sejumlah wilayah yang diperkirakan banjir adalah Tegal, Pekalongan, Kendal, Pati, Pedan, Trucuk, Cawas, Wedi (Klaten), Wanasari (Brebes), Petarukan, Ulujami (Pemalang), Semarang, Kudus, Mejobo (Kudus), dan Wanareja (Cilacap).

Selain Jateng, perkiraan potensi daerah banjir meliputi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, sebagian Sumatera bagian Selatan dan Timur, sebagian Kalimantan bagian barat, utara dan timur, Sulawesi, Papua bagian barat dan selatan, Bali, dan Nusa Tenggara Barat.

Rutinitas

Sementara itu persiapan yang dilakukan Pemrov Jateng dalam mengantisipasi banjir dan longsor dinilai masih lemah dan bersifat rutinitas. Fraksi PPP DPRD Jateng mendesak gubernur agar membangun sejumlah posko di daerah rawan bencana.

Ketua FPPP Masruhan Syamsurie mengatakan, yang telah dilakukan Pemprov Jateng seperti pengerukan sungai dan pembangunan fisik lainnya baru sebatas kegiatan rutin dan belum mengarah ke penanganan jika sewaktu-waktu terjadi bencana alam.

Menurut dia, semestinya pemerintah membangun pemikiran bahwa seakan-akan esok hari atau dalam waktu singkat bakal terjadi bencana alam, dengan demikian pemerintah sudah menyiapkan berbagai sarana dan prasarana.

"Kami belum melihat adanya posko di daerah yang rawan bencana. Padahal di Jateng banyak daerah yang rawan longsor dan banjir. Kebiasaan membangun posko setelah terjadi bencana alam harus diubah dengan membangun terlebih dulu sebelum datang bencana," kata Anggota Komisi E DPRD Jateng itu.

Masruhan merinci sejumlah daerah yang dinilai rawan tanah longsor ada di daerah pergunungan, seperti kawasan Sindoro-Sumbing dan Merbabu-Merapi, semerntara daerah rawan banjir ada di kawasan Pantura Jateng dan Jateng bagian selatan yakni Banyumas dan Cilacap.

Bangun Posko

FPPP meminta pemprov mewaspadai daerah rawan dan segera membangun posko untuk melindungi masyarakat. Ketua Komisi E DPRD Jateng Iqbal Wibisono mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil instansi terkait untuk mengetahui persiapan-persiapan menghadapi bencana alam.

Iqbal mengakui Pemprov Jateng sudah melakukan berbagai persiapan terkait dengan musim penghujan pada awal tahun ini. Meski demikian Komisi E yang membidangi kesejahteraan masyarakat itu juga harus mengetahui langkah apa yang sudah dilakukan pemerintah.

"Pemerintah harus bisa mengkondisikan masyarakat agar selalu waspada terhadap bencana alam, dan memberikan bekal kepada mereka untuk mengambil langkah-langkah dalam menghadapi bencana. Dengan cara itu bisa untuk meminimalisasi kerugian," ungkap Iqbal.

Iqbal mengatakan, Komisi E akan mendukung langkah Gubernur Jateng jika harus mendahului anggaran dalam penanganan bencana, andai dana pos bencana alam Rp 30 miliar habis dalam penggunaannya. Pelaksana Urusan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Pemprov Jateng Ristanto SSos mengemukakan, dibutuhkan kesiapsiagaan terpadu antara pemprov, pemerintah daerah, swasta, dunia usaha, dan elemen masyarakat dalam mengantisipasi kemungkinan terjadi bencana. (H28,H7,G17-46,49)