JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan pedoman tentang langkah-langkah yang harus dilakukan bersama untuk mengatasi masalah bencana banjir.

Langkah-langkah tersebut adalah rencana tanggap darurat, rehabilitasi hingga keadaan pulih sepenuhnya, memberikan bantuan bagi daerah yang mengatasi masalah banjir, memelihara dan memulihkan kehidupan ekonomi dan dunia usaha.

"Langkah ini untuk jangka pendek dan jangka penjang, dan diharapkan akan dijadikan pedoman ke depan untuk menangani akibat banjir di seluruh wilayah, khususnya DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten," kata Presiden dalam konferensi pers usai Rapat Kabinet Terbatas di Kantor Kepresidenan Kompleks Istana, Jakarta, kemarin.

Menanggapi banyaknya usulan tentang perlunya memindahkan ibu kota dari Jakarta, Presiden tidak banyak berkomentar.

Menurutnya, usulan pemindahan ibu kota hanya bisa terhindarkan dari masalah struktural atau fundamental, namun menimbulkan masalah dari segi sumber daya dan pendanaan yang menjadi semakin kompleks.

Dalam kesempatan itu, SBY menyinggung rencana masa lalu yaitu memindahkan ibu kota ke Jonggol Kabupaten Bogor, dengan mempertanyakan apakah kondisi Jonggol saat ini masih layak. Presiden menyatakan tidak akan berlama-lama dalam hal itu dan ingin memfokuskan kepada penanganan dan pencegahan bencana banjir saja.

Sektor Perekonomian

Presiden juga meminta semua pihak segera memulihkan sektor perekonomian beserta faktor-faktor penunjangnya seperti transportasi, infrastruktur penunjang transportasi, ketersediaan BBM dan listrik, layanan perbankan dan telekomunikasi.

Selain itu, kepada TNI, instansi pemerintah dan BUMN hendaknya turut serta dalam proses pemulihan dari bencana banjir dengan mengerahkan segenap potensinya.

Sedangkan kepolisian secara tegas menegakkan hukum terhadap oknum-oknum yang membuat kerusuhan dan mempelopori penjarahan disaat bencana.

Atas segala peran serta lembaga non-pemerintah, dermawan, pengusaha dan masyarakat yang bersama aparat telah melakukan kegiatan kemanusiaan memeberikan bantuan terhadap korban banjir, Presiden mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga.

Dengan pertimbangan bahwa Pemprov DKI masih dapat berfungsi dengan baik dan masih dapat melakukan tugas-tugasnya, Pemerintah tidak menetapkan bencana banjir ini sebagai bencana nasional. "Pemerintah DKI Jakarta masih dapat berfungsi dengan baik, masih dapat mengemban tugas-tugasnya. Dengan demikian kita tidak mengangkatnya menjadi bencana nasional," kata kepala negara.

Untuk hal ini pemerintah dan DPR akan memastikannya dalam rencana undang-undang tentang bencana alam yang tengah 'digodok' sehingga akan jelas, bila bencananya besar sekali seperti bencana Tsunami di Aceh yang melumpuhkan segenap kekuatan Pemda setempat maka harus ditangani pemerintah.

Kerugian Meningkat

Sementara itu, menurut Menteri Negara Perencanan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Paskah Suzetta, kerugian akibat banjir ternyata meningkat dari yang diperkirakan sebelumnya yang hanya Rp 4,1 Triliun.

"Data tanggal 8 Februari, potensi kerugian bergerak naik sekitar 5 prosen dari perkiraan sebelumnya yang Rp 4,1 Triliun. Yang Rp 4,1 Triliun itu adalah data per tanggal 5 Februari," katanya usai mengikuti rapat tersebut.

Dikatakan, nilai per 8 Februari yang mencapai Rp 4,305 Triliun tersebut sudah mencakup semua potensial $iloss\n maupun kerusakan infrastruktur karena banjir baik yang diderita pemerintah maupun swasta. Angka tersebut bisa saja berubah.

Mengenai dana bantuan untuk penanggulangan akibat bencana banjir di Ibukota, Menko Kesra Aburizal Bakrie mengatakan, Pemerintah pusat hanya akan memberikan bantuan pangan dan koordinasi. Hal tersebut karena DKI merupakan provinsi yang kaya.

"Jakarta kan sudah banyak duitnya. Alokasi penanganan bencana yang ada di APBN tahun ini kan hanya Rp 2 Triliun. Itu diprioritaskan untuk daerah yang nggarannya minim. Tanpa bicara Jakarta pun kita sudah tekor kok," katanya.

Menurutnya, dana yang terpakai untuk menangani bencana hingga saat ini sudah mencapai angka Rp 2,6 Triliun. Pemerintah sudah mengeluarkan dana tersebut karena kemampuan daerah yang terkena bencana minim yang berarti mengharuskan untuk dikeluarkannya dana itu.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Hatta Radjasa mengatakan, dari sektor angkutan darat, kerugian akibat bencana banjir mencapai Rp 300 Miliar perharinya. "Berdasarkan laporan organda ketika banjir, kerugian mencapai Rp 300 Miliar," katanya sebelum mengikuti rapat kabinet terbatas.

Selain itu banjir juga mengakibatkan distribusi barang terhambat dengan signifikan. Hal itu ditunjukkan oleh terjadinya tumpukan kontainer di pelabuhan Tanjung Priok. Akibatnya, banyak pabrik-pabrik tidak bisa menjalankan produksi karena bahan baku tertahan di Pelabuhan, dan para buruh terpaksa menganggur.

Menurutnya, untuk kedepan akan dibuat akses jalan lain ke Tanjung Priok, sehingga tidak lagi mengandalkan akses melalui ruas jalan Cakung Cilincing.

Sedangkan PT KAI, menurut Hatta, mengalami potensi kehilangan pendapatan hingga mencapai 800 juta perhari, sedangkan dan model transportasi udara kerugian berupa keterlambatan dan penundaan jadwal penerbangan.

Mendiknas Bambang Sudibyo dalam kesempatan yang sama mengatakan, Pemda DKI akan kesulitan untuk merelokasi sekolah-sekolah favorit yang menjadi langganan banjir ke tempat yang aman. Bambang mengaku sudah menyarankan berkali-kali soal pemindahan sekolah-sekolah favorit tersebut, namun disadari juga tentang banyaknya hambatan yang ada.

"Tanah di Ibukota sangat mahal harganya. Juga karena maraknya resistensi dari masyarakat bila sekolah favorit itu dipindahkan ke lokasi lainnya, karena keberadaan sekolah favorit bisa menguntungkan secara ekonomis bagi warga sekitarnya, jadi mereka menentang pemindahan," katanya.(F4-49)