SEMARANG- Khawatir ancaman banjir di Kota Semarang bawah makin membesar, Pemkot mendesak Pemkab Semarang agar membatasi pesatnya pertumbuhan bangunan di Ungaran.

Upaya itu akan menjadi bagian dalam perjanjian tertulis kedua belah pihak dengan cara membuat masterplan. Konsep itu akan digarap bersama.

''Perjanjian Kedungsapur sangat penting. Tidak cuma Ungaran, tapi juga Salatiga. Kalau sudah ada perjanjian, tidak bisa seenaknya lagi membuka lahan, harus ada tenggang rasa. Jika tidak, Semarang bisa habis,'' ujar Wali Kota Sukawi Sutarip, kemarin.

Penanggulangan itu harus dipikirkan bersama. Apalagi, sekarang banyak lahan di bagian barat Ungaran sudah beralih fungsi, sehingga penampungan air tak berfungsi maksimal. Karena itu, pihaknya akan mendesak Pemprov memayungi kerja sama itu.

Mengenai peruntukan wilayah, pihaknya sepakat dengan usulan anggota Komisi C DPRD Kota Semarang, Agung Budi Margono, agar Ungaran berkembang sebagai daerah pariwisata, bukan kawasan industri.

''Ungaran mestinya memang bukan untuk kawasan industri, tapi pariwisata. Kalau industri di Kota Semarang - Demak berkembang, imbasnya akan ke Ungaran juga. Masyarakat bisa bersafari ke Bandungan dan belanja ke Ungaran,'' katanya.

Desak Pemprov

Kepala Bappeda Kota Semarang Drs Hadi Purwono mengatakan, Pemkot segera mendesak Pemprov untuk menjembatani pertemuan dengan Kabupaten Semarang.

Dia berharap pertemuan tersebut bisa dilakukan tahun ini, dan menghasilkan kesepakatan tentang penataan wilayah secara bersama-sama.

Diakui, kondisi Kota Semarang mirip dengan DKI Jakarta, yakni sama-sama tergantung pada kondisi tata guna lahan di daerah hulu. Maka bisa saja Kota Semarang suatu saat mengalami bencana banjir semacam itu.

Namun persoalan banjir kiriman dan perubahan tata guna lahan, tidak bisa diatasi hanya masing-masing kota. Pemprov perlu terlibat secara aktif, termasuk dalam penanganan sungai yang mengalir melalui kedua wilayah itu.

Sekretaris kerja sama Kedungsapur, Arief Moelia Edhie mengatakan, selama ini lembaga tersebut sebenarnya sudah memperhatikan berbagai persoalan pembangunan di kedua wilayah tersebut. Persoalan-persoalan semacam itu juga menjadi agenda pertemuan setiap bulan.

Arief berjanji akan mengusulkan agar persoalan banjir kiriman tersebut nantinya masuk dalam agenda pembahasan. ''Bulan ini akan ada pertemuan lagi, dan hal itu akan saya usulkan,'' ujarnya.

Sejumlah kalangan selama ini mencemaskan perubahan tata guna lahan, baik di Ungaran maupun Kota Semarang. Akibatnya, debit sungai meningkat sehingga berisiko banjir di kota bawah. Di Semarang terdapat belasan perumahan. (H12, H9, G6-18)