MAKKAH - Perang saudara di Palestina bisa dicegah, setelah faksi-faksi yang berseteru menandatangani perjanjian bersejarah, Kamis malam lalu. Kini, mereka menghadapi tugas membentuk pemerintahan persatuan nasional.

Perjanjian tersebut dimaksudkan untuk mengakhiri pertempuran yang menelan korban jiwa dan mendapatkan kembali bantuan Barat.

Dokumen itu, yang dipuji sebagai awal "era baru", ditandatangani di Makkah Kamis malam oleh Presiden Palestina Mahmud Abbas, yang memimpin faksi Fatah, dan pemimpin Hamas di pengasingan, Khaled Meshaal. Penandatanganan itu disaksikan tuan rumah, Raja Arab Saudi Abdullah.

Bagian terpenting dari perjanjian itu adalah mempertahankan posisi Ismail Haniyeh sebagai perdana menteri, jabatan menteri dalam negeri dipercayakan pada kelompok independen, sedangkan Fatah memperoleh jatah deputi perdana menteri.

"Kami menerima hasil-hasil yang bisa membantu rakyat kami," kata Abbas pada upacara penandatanganan itu. "Saya berharap hal ini akan mengakhiri tindakan yang memalukan itu."

Bentuk Pemerintahan

Abbas minta Haniyeh membentuk pemerintah baru menyusul perjanjian itu, termasuk satu rencana pembagian pos-pos kementerian.

Dia mengimbau pemerintah masa depan "menghormati hukum internasional dan perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani Organisasi Pembebasan Palestina (PLO)", kata penasihat Abbas, Nabil Amr.

Perjanjian itu, yang isinya tidak secara tegas mengacu pada Israel, disebut "Deklarasi Makkah", seperti nama kota suci di Saudi tempat faksi-faksi itu mengadakan perundingan maraton sejak Rabu lalu.

Abbas, Haniyeh, dan Meshaal, kemarin, bersama lagi untuk melakukan umrah di Makkah.

Hamas pimpinan Haniyeh di masa lalu secara konsisten menolak menaati perjanjian-perjanjian yang ditandatangani PLO dengan Israel.

Hamas dan Fatah juga sepakat mengenai program politik, tapi rinciannya tidak bisa segera diperoleh. Yang paling berat bagi Palestina adalah apakah perjanjian itu bisa meyakinkan negara donor Barat dan Israel, untuk mengakhiri blokade yang menyusahkan rakyat Palestina itu.

Barat dan Israel memboikot pemerintah Palestina sejak dibentuk Hamas pada Maret lalu. Hal itu dilakukan karena Hamas tetap menolak meletakkan senjata, mengakui Israel, dan menaati perjanjian damai sementara dengan negara Yahudi itu.

Gaza Menyambut

Amerika Serikat belum memberikan komentar sampai melihat rincian perjanjian itu, tapi Kamis lalu Menlu Condoleezza Rice menegaskan setiap pemerintah Palestina harus mengakui hak keberadaan Israel, menghentikan aksi kekerasan, dan menaati perjanjian perdamaian Israel-Palestina sebelumnya.

"Israel mengharapkan kabinet baru Palestina akan menghormati tiga prinsip yang ditetapkan masyarakat internasional," kata Miri Eisin, jurubicara PM Ehud Olmert.

Sekjen PBB Ban Ki-moon mengharapkan perjanjian itu akan mengekang aksi kekerasan dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi rakyat Palestina, kata sebuah pernyataan juru bicaranya.

Raja Abdullah memuji perjanjian itu dan mengucapkan selamat kepada kedua pihak atas "tanggung jawab mereka dengan menghentikan aliran darah dan mewujudkan persatuan nasional". Rusia juga mendukung perjanjian itu.

Di Kota Gaza, lokasi terjadinya banyak pertumpahan darah antarkelompok, Fatah dan Hamas melepaskan tembakan ke udara untuk menyambut perjanjian itu.

Al Quds, suratkabar terkemuka di wilayah-wilayah Palestina, melaporkan bahwa dengan tercapainya perjanjian itu "Palestina akan menggerakkan bola ke lapangan Israel-Amerika-Eropa". "Israel tidak dapat berdalih untuk memboikot Hamas," kata suratkabar itu. (afp-niek-ant-26)