UNGARAN - Perhimpunan Perempuan Usaha Kecil (Perpuk) Mikro Kabupaten Semarang meminta Pemkab setempat memikirkan permasalahan yang dihadapi kaum perempuan.

Belum lama ini, Perpuk Mikro membuat rumusan harapan yang menjadi kebutuhan para perempuan pengusaha kecil di kabupaten ini.

Berdasar hasil kajian intensif, Perpuk meminta agar legislatif dan eksekutif memperhatikan Perempuan Usaha Kecil (PUK) di bidang politik, sosial, pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan kesenian.

''Di bidang politik realisasi perempuan mestinya 30 %. Tetapi saat ini yang duduk di DPRD hanya ada dua wanita,'' kata Anneke Ratih Rahmitaningrum, LSM pendamping Perpuk.

Pihaknya juga meminta adanya penanganan serius terkait dengan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). ''Perempuan harus diberdayakan karena dia bisa menjadi pemimpin yang mengambil kebijakan,'' tegas Ratih.

Di bidang sosial, Perpuk berharap ada jaminan atau santunan bagi rakyat miskin meski mereka bukan PNS. Setiap warga juga harus mendapat pekerjaan yang layak dengan gaji cukup.

''Perempuan yang sudah tidak produktif atau lansia diurus pemerintah,'' ungkapnya. Dijelaskan, pengurus organisasi sosial seperti RT, RW, dan PKK mestinya mendapat kesejahteraan. Bagi penyandang cacat, Perpuk juga meminta Pemkab menyediakan lapangan kerja.

''Kami mendesak Pemkab membuat aturan bagi perusahaan wajib menerima penyandang cacat sebagai karyawan sesuai dengan keahlian,'' lanjut Henny Ernawati Koordinator Lembaga Keuangan Perempuan (LKP) Perpuk. (H14-16)