ADA patokan selama ini, seorang warga disebut miskin jika rumahnya belum diplester, tidak memiliki pekarangan dan hewan ternak, serta tak punya alat transportasi sepeda motor.

Namun kriteria tersebut menjadi rancu, mengingat banyak warga Kebumen di pantai selatan atau urut sewu yang rumahnya tidak plesteran, tetapi memiliki dua-tiga ekor lembu.

Demikian pula soal sepeda motor, banyak warga yang rumahnya reyot, tapi mampu membeli sepeda motor dari hasil menjual ternak atau pekarangan.

Belakangan, setelah Pemerintah Pusat mengucurkan Subsidi Langsung Tunai (SLT), per bulan 100 ribu sebagai kompensasi kenaikan harga BBM, dalam tiga bulan di Kebumen angka kemiskinan melonjak dari 29 persen menjadi 46 persen. Bahkan data terkini di BPS setempat, jumlah keluarga miskin ada 132.364 KK.

Dengan asumsi tiap KK beranggotakan berkisar 3,8 jiwa, maka berarti jumlah warga miskin secara kasar mencapai 502.000 jiwa. Angka tersebut tentu saja bisa terus bertambah jika kondisi ekonomi nasional tidak juga membaik.

Apalagi bila harga sembilan bahan pokok terus naik, dan tidak ada peluang ekonomi baru di daerah.

Data kemiskinan tersebut tentu menjadi pekerjaan rumah bagi jajaran Pemkab dan kalangana LSM untuk mengatasinya. Meskipun Kebumen dikenal daerah berlahan subur, dengan luas areal sawah baku 28.502 hektare, serta mampu memproduksi padi rata-rata 150.000 ton per tahun, bukan berarti rakyatnya terbebas dari belenggu kemiskinan.

Padahal, dari catatan, setidaknya ada delapan lembaga dan dinas di Pemkab yang memiliki program penanggulangan kemiskinan. Sebut saja Dinas Perhutanan dan Pengendalian Dampak Lingkungan, yang mempunyai program penanaman pohon bakau, hutan rakyat lestari, dan pemeliharaan ulat sutera.

Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (KBPM, dulu Bangdes) juga mempunyai program penanggulangan, mulai dari Proyek Pengembangan Lanjutan Desa Tertinggal, Program Pengembangan Kecamatan (PPK), dan Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK).

Belum lagi program dari dinas lain, seperti Peperla, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Sumber Daya Air Pertambangan dan Energi serta melalui program yang dilakukan LSM dan swasta dengan dukungan donor negara asing.

Kantong Kemiskinan

Menjadi tanda tanya, mengapa kemiskinan masih mendera daerah yang sejak zaman Mataram Islam dikenal sebagai pemasok pangan itu.

Barangkali, salah satu kendala di era otonomi adalah ego sektoral antarlembaga dan instansi. Hal ini membuat koordinasi mereka menjadi lemah. Singkatnya, mereka jalan sendiri-sendiri.

Jika ingin bukti, datanglah ke desa-desa di Kecamatan Karanggayam, Sadang, Karangsambung ataupun Poncowarno di Kebumen utara. Di situlah kantong kemiskinan. Kondisi geografis wilayah ini tak menguntungkan, yakni berupa dataran tinggi.

Di Desa Wadasmalang Kecamatan Karangsambung misalnya, termasuk desa terpencil. Berhubung medannya perbukitan dan hanya ada lahan datar di dekat sungai, permukiman warga mengelompok di satu lokasi, sehingga tampak kumuh. Desa tersebut dihuni 1.500 keluarga atau sekitar 7.500 jiwa.

Ada saran dari pengamat budaya asal Kebumen Drs MT Arifin SU. Putra asal Mirit yang bermukim di Solo itu menyatakan, sebaiknya sering ada dialog dengan orang-orang yang berpikiran maju dan paham tentang daerah.

Sharing (curah gagasan) perlu kerap dilakukan supaya kondisi sosial budaya dan ekonomi Kebumen yang terbelakang bisa segera bangkit.

Sinkronisasi antarprogram lembaga pemerintah juga harus terus dilakukan. Kalangan LSM pernah beberapa kali bertemu pemerintah dan wakil negara donor menyikapi banyak program pemberdayaan di Kebumen. Namun tindak lanjut pertemuan LSM, Pemkab dan negara donor itu masih ditunggu. (B3-24)