Gerakan Revolusi Nurani dipelopori oleh mantan KSAD Jenderal Tyasno Sudarto tidak lebih dari ajakan untuk menyelamatkan NKRI, kembali ke jati diri bangsa, Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, serta kembali kepada Bhinneka Tunggal Ika. Gerakan Kebangkitan Indonesia Raya (GKIR) yang diprakarsai oleh Jenderal Try Sutrisno, mencemaskan tentang memburuknya kehidupan bangsa akibat lemahnya kepemimpinan nasional.

GERAKAN Revolusi (Nurani), 5 Juli 2005, dialog yang digelar Kongres Rakyat Indonesia di Gedung Joeang (7 Januari 2007), dan pertemuan para purnawirawan di Balai Sudirman (16 Januari 2007), tidak dapat dilepaskan dari politik singgasana 2009. Agaknya berlebihan mengatakan semua itu merupakan geliat tentara dalam politik. Para purnawirawan tampaknya sekadar risau dengan dirinya sendiri daripada sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih serius. Sulit membayangkan mereka menantang pemerintahan SBY-JK.

Seharusnya kita justru risau tentang mengapa rangkaian peristiwa itu dianggap begitu besar. Gagasan tentang Gerakan Revolusi Nurani yang dipelopori oleh mantan KSAD Jenderal Tyasno Sudarto tidak lebih dari ajakan untuk menyelamatkan NKRI, kembali ke jati diri bangsa, Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, dan kembali kepada Bhinneka Tunggal Ika. Gerakan lain, khususnya Gerakan Kebangkitan Indonesia Raya (GKIR) yang diprakarsai oleh mantan Wakil Presiden Jenderal Try Sutrisno, mencemaskan tentang memburuknya kehidupan bangsa akibat lemahnya kepemimpinan nasional.

Balai Sudirman sesungguhnya justru merupakan antiklimaks. Menko Polhukam Laksamana (Pur) Widodo AS dan Kepala BIN Syamsir Siregar mengatakan para purnawirawan itu tidak akan mencabut mandat pemerintahan SBY-JK. Bahkan tidak menuntut reshuffle sekalipun banyak menyebut pejabat yang "tidak becus".

Widodo dan Syamsir menjanjikan pemerintah SBY-JK akan menjalin komunikasi yang lebih baik dengan purnawirawan. Janji itu agaknya mampu meredam bara Dewan Revolusi Nurani, istilah yang disepakati di Gedung Joeang, yang karena disusul dengan aksi cabut mandat dalam peringatan Peristiwa Malari, seakan-akan menempatkan Tyasno Sudarto sebagai penantang pemerintahan SBY-JK.

Dewan Revolusi

Tyasno Sudarto sendiri menentang Dewan Revolusi itu. Bahkan istilah itu muncul tanpa menyadari sepenuhnya tentang makna revolusi dan, apalagi, apa yang harus dilakukan oleh sebuah "dewan". Zulkifli (anggota Kongres Rakyat Indonesia) hanya mengatakan bahwa konsep Dewan Revolusi itu mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat.

Yislam Alwani (yang memimpin dialog di Gedung Joeang) menginginkan revolusi adil makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Dengan kata lain perjalanan dari gerakan revolusi nurani sampai konsensus Balai Sudirman tidak akan memperoleh gaung politik tanpa dinamika yang terjadi di tempat lain, misalnya deklarasi Partai Hanura oleh mantan Menhankam/Pangab Wiranto, penolakan Departemen Pertahanan terhadap perubahan RUU Peradilan Militer, dan pewacanaan tentang hak pilih TNI dalam Pemilu 2009.

Baik GRN maupun GKIR melibatkan beberapa tokoh sipil, seperti KH Ali Yafie, Hariman Siregar, Utomo Darmadi, dan Ridwan Saidi. Bahkan kemungkinan besar, gaung itu menjadi besar justru karena kecemasan SBY yang dituntut melakukan lebih dari sekadar "tebar pesona".

Terlalu pagi untuk mengatakan berakhirnya politik militer di Indonesia. Dalam beberapa bulan belakangan ini tentara dan/atau purnawirawan di berbagai negara semakin berani menyatakan kepentingan politik mereka. Lihat saja yang dilakukan 29 purnawirwawan di AS yang menentang kebijakan Presiden Bush di Irak. Simak pula yang dilakukan oleh Ollanta Humala, mantan perwira menengah Peru yang menantang Presiden Allejandro Tolledo dalam pemilihan presiden tahun silam; atau Edip Baser yang dengan gigih menentang islamisasi politik di Turki.

Tidak mudah melupakan kudeta militer di Thailand di penghujung tahun lalu.

Yang dapat dikatakan dengan sedikit lebih pasti adalah bahwa purnawirawan Indonesia tidak lagi merupakan kekuatan politik. Tentu yang dimaksud di sini adalah politik praktis, atau sekurang-kurangnya politik sebagai suatu proses yang ditempuh melalui pemilihan umum.

Tahun lalu, tidak seorang pun calon dari tentara aktif memenangkan pemilihan kepala daerah. Lebih dari itu, sebagian besar dari jajaran prajurit TNI, menurut penelitian TNI sendiri, tidak menginginkan hak pilih digunakan pada pemilihan umum mendatang. Markas Besar TNI tidak terlalu berminat untuk membicarakan hal yang berkaitan dengan politik pemerintahan, termasuk penggunaan kekuatan militer dalam operasi militer.

Soal lain kalau yang dimaksud adalah "politik negara", misalnya yang terkait dengan keutuhan wilayah, persatuan bangsa, kedudukan Pancasila dan UUD 1945. Mereka banyak mengeluhkesahkan tentang masa depan bentuk negara (dikotomi antara federal dan kesatuan), keutuhan wilayah (versus separatisme bersenjata), sampai dengan kepemimpinan pemerintahan (antara demokrasi dan pemerintahan yang efektif). Pada ruang-ruang yang terbatas, dan acapkali dalam kapasitas personal, memang mereka sering menyuarakan kekecewaan atas kinerja pemerintahan, ketidakseriusan DPR, dan dominasi asing dalam kehidupan sosial maupun ekonomi.

Namun masalah itu juga menjadi persoalan di beberapa kalangan non-militer. Selain itu, persoalan politik negara tentu sulit dibebankan begitu saja kepada seorang presiden. Kaum purnawirawan hanya akan menjadi sebuah kekuatan politik jika mereka menggalang kerja sama dengan politisi sipil, termasuk dengan memasuki partai-partai politik. Apakah kehadiran mereka dalam kehidupan partai politik akan meningkatkan kualitas demokrasi adalah soal lain. Siapa pun tahu, begitu banyak jenderal purnawirawan di DPR. Bukan rahasia lagi, lembaga legislatif itu tidak memainkan peranannya secara optimal.

Rentangan dari Gedung Joeang ke Balai Sudirman tentu menyimpan makna tersendiri; makna yang akan menjadi pelajaran dalam menapak perjalanan kehidupan kenegaraan dan politik di masa yang akan datang. Pertanyaannya, seberapa besar gigitan politik kaum purnawirawan itu, tak seorang pun perlu merisaukannya.

Mantan KSAD Wismoyo Arismunandar, mantan Mendagri Suryadi Sudirdja, dan Letnan Jenderal (pur) Kharis Suhud malahan meninggalkan Balai Sudirman sebelum pertemuan usai.

Sejarah yang mungkin akan mencatat apakah tindakan seperti itu merupakan isyarat lenyapnya social capital kaum purnawirawan; atau, bahkan, merupakan pertanda perpecahan politik di antara mereka. Mana pun yang lebih mendekati dari kemungkinan, apa yang terjadi di Gedung Joeang, Balai Sudirman dan kelak di kemudian hari pasti di tempat-tempat lain, tidak lebih dari sekadar keluh kesah jenderal tua daripada geliat tentara. Bisa jadi bahkan kekecewaan ketika anak-didiknya tidak cukup menunjukkan ketegasan seorang jenderal perang di medan laga, pemerintahan.

Sebagai catatan akhir, perlu ditegaskan dalam keseluruhan konteks itu tidak berarti bahwa tentara tidak lagi akan menggeliat. Dalam sepuluh tahun ke depan, besar kemungkinan geliat itu akan dilakukannya sambil menggerutu di bawah selimut. Mungkin saja, "kepurnawirawanan" pada masa itu akan lebih banyak diukur dari rekam-jejak keperwiraan tentara untuk menjalankan olah-krida daripada olah-wicara dengan bahasa Orde Baru. (11)

- Dr. Kusnanto Anggoro, peneliti senior CSIS, pengajar pascasarjana FISIP, Universitas Indonesia, Jakarta.