TEHERAN - Iran, kemarin, menyatakan masih bekerja sama dengan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA), meski sebelumnya melarang 38 anggota tim inspeksi bekerja di negara itu.

Iran melarang 38 anggota tim pemeriksa IAEA masuk negara itu, setelah parlemen menuntut aksi balasan atas sanksi PBB yang dijatuhkan terhadap Teheran bulan lalu.

IAEA menyatakan, larangan itu tidak akan mengacaukan pengawasan atas sebuah reaktor yang dicurigai sebagai fasilitas pembuatan bom atom, tempat Iran berencana memperluas produksi bahan bakar nuklirnya dari eksperimental ke tingkat industri. Langkah itu mengabaikan resolusi Dewan Keamanan PBB.

Negara-negara Barat menuduh Iran sedang membangun reaktor bom atom, sementara Iran bersikeras fasilitas tersebut untuk keperluan pembangkit listrik.

''Kami tidak punya masalah dengan IAEA dan kami akan melanjutkan kerja sama dalam kerangka kerja di masa lalu. Aktivitas badan pengawas nuklir PBB itu di Iran tetap berlangsung,'' kata juru bicara pemerintah Gholamhossein Elham pada konferensi pers.

Elham juga mengecam sanksi DK PBB, yang mengesahkan resolusi 23 Desember lalu. Resolusi itu melarang pemindahan material-material sensitif ke program nuklir dan rudal Iran karena penolakannya untuk menghentikan proses pengayaan uranium.

Langkah Awal

Bulan lalu, parlemen Iran mengesahkan rancangan undang-undang yang mengharuskan pemerintah mengubah kerja samanya dengan IAEA sebagai respons atas sanksi PBB.

Ketua Komisi Keamanan Nasional dan Bidang Luar Negeri di parlemen Alaeddin Boroujerdi mengatakan tindakan melarang pemeriksa IAEA tersebut merupakan langkah awal dalam penerapan peraturan parlemen.

Tim pemeriksa IAEA secara rutin mengunjungi tempat nuklir Iran berdasarkan Traktat Nonproliferasi (kesepakatan antipenyebaran nuklir). Iran adalah salah satu penandatangan kesepakatan tersebut. (rtr-gn-26)