| Sabtu, 30 Desember 2006 | NASIONAL |
Jamaah Indonesia Kelaparan
ARAFAH- Sejak Kamis (28/12) hingga Jumat siang Waktu Arab Saudi (WAS), jamaah haji Indonesia yang sedang wukuf di Arafah belum mendapatkan makan. Ketua Komisi VIII DPR (yang membidangi haji) Hazrul Azwar (F-PPP) menyebutkan, mereka kelaparan akibat keterlambatan pengiriman katering. Pemasok makanan itu adalah Ana Enterprise and Services yang ditunjuk Departemen Agama. "Karena sejak Kamis malam hingga Jumat jamaah haji tidak mendapat makan, banyak yang pingsan," kata dia. Anggota Tim Pemantau Pelaksana Haji itu menyebutkan, tim bersama Amirul Haj Tarmizi Taher dan Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi sedang mengusahakan pengadaan satu juta bungkus mi instan. Haryanto, jamaah haji Kloter 36 Embarkasi Makassar Sulawesi Selatan, juga menyampaikan keluhan senada. "Saat ini saya wukuf di Arafah. Tiba di Arafah jam 2 siang Kamis 8 Dzulhijah atau 28 Desember. Sampai saat ini kami belum mendapatkan jatah makan malam dan makan pagi. Mohon disampaikan ke Pemerintah Indonesia khususnya Depag Urusan Haji," katanya dalam SMS yang dikirim ke Suara Merdeka. Keluhan serupa disampaikan dua orang jamaah haji kepada anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah Masruhan Samsurie. Dia menerima aduan yang sama dari Budiono, jamaah haji Kloter 64 Embarkasi Adi Sumarmo Solo. "Istri kolega kami di DPRD yang sedang wukuf di Arafah, Ny Siti Arafah juga menginformasikan seperti itu," ungkap Masruhan. Menurut Masruhan, para jamaah haji itu sudah lebih dari 24 jam tidak mendapat jatah makan. Pada penyelenggaraan haji kali ini, tanggung jawab penyediaan makan diserahkan kepada pemerintah Indonesia yang ditenderkan pada perusahaan katering. "Ini berbeda dengan musim-musim haji sebelumnya, mereka mendapat jatah makan dari pihak maktab/penginapan saat perjalanan dari Makkah ke Arafah. Namun sekarang yang mengelola pemerintah Indonesia, justru mereka kaliren," kata Ketua Fraksi PPP itu. Semestinya kebutuhan makanan jamaah haji harus penuh karena wukuf di Padang Arafah merupakan rangkaian terberat saat menjalankan ibadah haji. Akan tetapi faktanya mereka banyak yang tidak makan. Alhasil banyak menderita sakit sehingga terpaksa dilarikan ke rumah sakit. "Kalau mereka harus mencari makan sendiri cukup sulit. Lagi pula, sunahnya melakukan wukuf harus tinggal di tenda," tandas dia. Karena itu, Masruhan mendesak agar pemerintah bertanggung jawab atas persoalan ini. Ini merupakan kesalahan besar dan harus diselesaikan secara hukum. Hazrul Azwar berpendapat, masalah katering jamaah haji sebaiknya tidak ditangani oleh perusahaan, tetapi harus dikembalikan penanganannya kepada muassasah. Sebelumnya, masalah katering ditangani oleh muassasah dan tak pernah menimbulkan masalah. Hazrul tidak menyebutkan rekomendasi apa yang disampaikan kepada pemerintah Indonesia maupun pemerintah Arab Saudi. Dia mengatakan saat ini masih berkonsentrasi menangani jamaah haji yang terlantar dan kelaparan. Dalam cuaca yang dingin, kata dia, perlu bantuan cepat. "Penelantaran jamaah haji hingga pingsan karena kelaparan seperti ini jangan sampai tejadi lagi." Sementara anggota Tim lainnya, Syafriansah mengatakan, penunjukan katering Ana itu merupakan permainan orang Depag. Sebagai perusahaan baru mereka belum berpengalaman dalam melayani ribuan orang. Seharusnya Kamis pukul 20:00, makanan sudah masuk ke kemah jamaah, tapi tidak kunjung datang. Melihat kondisi tersebut, tim mengunjungi setiap kemah untuk memantau dan mendata jumlah haji yang belum mendapatkan makanan. Setelah mendata, tim bersama Amirul Haj Tarmizi Taher dan Duta Besar Idonesia untuk Arab Saudi mengadakan rapat. Hasil keputusannya meminta perusahaan Ana segera memberikan makanan. "Namun ternyata hingga saat makan siang pada Jum'at waktu setempat, jamaah belum juga mendapatkan jatah makan. Sebagai pengganti makan siang, mereka diberikan kurma. Namun untuk mengakses ke lokasi juga kesulitan, karena padatnya orang-orang yang sedang melaksanakan wukuf. Sedangkan persediaan kurma juga terbatas, karena toko-toko banyak yang tutup." Wartawan Suara Merdeka Fauzan Jayadi dan Hermanto melaporkan, jamaah tidak bisa untuk terus menanti katering makanan yang dijanjikan itu. Karena itu, beberapa di antara mereka terpaksa membeli makanan di pinggir jalan dengan biaya sendiri. Di berbagai sudut di Padang Arafah, tersedia makanan yang dijajakan para pedagang, termasuk juga makanan khas Indonesia, seperti pecel, rames, dan mi rebus yang dijajakan para WNI yang bermukim di Arab Saudi. Mengetahui makanan untuk jamaah terlambat datang, pedagang menaikkan harga mi rebus dari 2 Riyal menjadi 6 Riyal. Ahmad Farhan Hamid, anggota DPR yang juga menjadi pemantau penyelenggaraan haji, menyesalkan peristiwa itu. Dia mendapatkan informasi gara-gara katering terlambat, ada tujuh jamaah pingsan dan sejumlah jamaah lainnya harus diinfus. Langkah Cepat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengintruksikan Menteri Agama M Maftuh Basyuni, Amirul Haj, dan Duta Besar Republik Indonesia untuk Arab Saudi segera mengambil langkah-langkah yang cepat dan tepat dalam mengatasi keterlambatan makanan jemaah haji Indonesia di Tanah Suci. "Presiden tadi pagi atau tengah malam waktu Arab Saudi, telah menerima laporan Menag Maftuh Basyuni soal keterlambatan makanan itu," kata Juru Bicara Presiden Andi Alfian Mallarangeng, dalam keterangan pers di kantor Presiden. Dia menjelaskan, Presiden merasa prihatin dan terus memberi perhatian serius atas masalah ini, dan telah menginstruksikan untuk pihak terkait agar mengambil langkah cepat dan tepat. Menag dalam laporannya kepada Presiden menjelaskan bahwa keterlambatan ini dikarenakan ketidakmampuan pelayanan perusahaan katering lokal yang semestinya melayani makanan di Arafah dan Mina. Menanggapi kasus tersebut, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo menyatakan kekecewaannya dan meninta pertanggungjawaban pemerintah khususnya Departemen Agama yang sangat tidak mampu memperhatikan dengan baik jamaah haji Indonesia. "Ini menjadi musibah besar atau akbar dalam kondisi jamaah memasuk haji akbar," katanya. (F4,di,H28,G17-46,49) | ||||