BALAI KOTA- Tak kurang dari 700 kepala keluarga KK) masih bertahan di daerah rawan bencana, khususnya bantaran sungai. Curah hujan yang makin meningkat belakangan ini sangat berpotensi terjadinya banjir bandang. Untuk mengantisipasi, Pemkot mulai mendata ulang bantaran, dan juga daerah rawan longsor maupun bencana lainnya.

Kepala Bagian Pemerintahan Umum Pemkot, Arief Moelia Edie, Jumat (29/12) mengatakan, pihaknya telah menginstruksikan kelurahan dan kecamatan untuk melakukan inventarisasi. ''Sebenarnya data itu sudah ada, tapi tinggal dicek ulang,'' tegasnya.

Dijelaskan, untuk mengantisipasi jatuhnya korban banjir lainnya, Pemkot kini tengah melakukan koordinasi internal dengan dinas terkait maupun Satpol PP. Koordinasi yang dipimpin Wakil Wali Kota Mahfudz Ali itu, membahas antisipasi bencana.

Pembahasan kemungkinan besar juga termasuk masalah relokasi warga dari kawasan rawan tersebut. ''Mungkin ada lahan-lahan yang bisa dimanfaatkan untuk relokasi. Karena itu kami akan koordinasikan dulu.''

Disebutkan, beberapa daerah yang memiliki potensi sebagai lahan relokasi adalah Gunungpati dan Mijen. Meski demikian, keluarga miskin yang tinggal di kawasan bantaran itu bisa saja akan dipindahkan ke sejumlah rumah susun (rusun) yang ada di Kota Semarang.

Terkait hal itu, mereka akan berkoordinasi lebih dulu dengan Dinas Tata Kota dan Permukiman (DTKP). Namun relokasi yang dilakukan akan diikuti pengawasan yang ketat dari Satpol PP terhadap daerah-daerah yang dianggap rawan tersebut. Dengan demikian nantinya tidak digunakan lagi sebagai kawasan permukiman.

Untuk melakukan pengawasan, tindakan tegas mestinya harus diberikan pada mereka yang melanggar. Pihaknya juga mengkhawatirkan adanya pihak-pihak tak bertanggung jawab yang justru akan memanfaatkan peluang relokasi untuk warga tidak mampu tersebut. (H12,H9-18)