JAKARTA- Kelangkaan minyak tanah yang terjadi beberapa waktu lalu akibat ulah industri, agen, dan pangkalan nakal. Tim Terpadu (Timdu) BBM mencatat berdasarkan hasil temuannya terdapat 50 industri, 27 agen dan 18 pangkalan ilegal yang menyebabkan kelangkaan BBM.

Puluhan industri membeli BBM dengan harga yang tidak wajar sehingga diduga dioplos dengan minyak tanah bersubsidi. Jumlah BBM ilegalnya mencapai 1.933.500 liter. Sedangkan 27 agen diketahui mengurangi alokasi BBM yang dijualnya. Volume minyak tanah yang dikurangi mencapai 727.500 liter per bulan.

Selain itu ada 18 pangkalan nakal yang 10 pangkalan di antaranya menimbun minyak tanah 102.600 liter dan 8 pangkalan lainnya menimbun BBM oplosan sebanyak 115. 900 liter.

"Penemuan ini menunjukkan minyak tanah bersubsidi banyak disalahgunakan sehingga tidak sampai ke masyarakat," kata Ketua Timdu BBM Slamet Singgih di Jakarta, kemarin.

Operasi Pasar

Atas hal ini Timdu menilai BPH Migas yang harus bertanggung jawab. Berdasarkan UU Migas Nomor 22 tahun 2001, BPH Migas yang bertanggung jawab pada pemenuhan dan kelancaran distribusi BBM di dalam negeri. "Biasanya Timdu yang disalahkan karena dinilai banyak kepentingan," ujarnya.

Kondisi penyalahgunaan itu bertambah parah dengan dikuranginya pasokan minyak tanah oleh Pertamina pada Oktober 2006 sebanyak 10 persen dan November 2006 sebesar 30 persen. "Ini juga menyebabkan minyak tahah langka di pangkalan," urainya.

Walaupun sudah dilaporkan, temuan Timdu BBM ternyata tidak ditindaklanjuti oleh Pertamina maupun BPH Migas.

Selain itu Timdu juga menilai operasi pasar minyak tanah yang dilakukan Pertamina salah sasaran. Ini terbukti ada daerah yang mengalami kelangkaan tapi tidak diadakan operasi pasar, seperti Cawang Baru dan Jatinegara begitu juga sebaliknya.

"Ini memberi peluang penyalahgunaan untuk dialihkan ke industri," tegasnya. (dtc-59)