CILACAP - Seluruh nelayan di daerah bencana gempa dan tsunami harus bangkit. Sebab, kekayaan laut Indonesia yang sangat besar harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan rakyat.

Pemerintah akan memberikan perhatian khusus kepada setiap daerah yang dilanda bencana. Bahkan di Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), rehabilitasi dan rekonstruksi daerah nelayan yang dilanda bencana telah menjadi program prioritas.

Demikian dikatakan Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi ketika menyerahkan bantuan sarana perikanan tangkap kepada nelayan Cilacap, Kebumen, dan Purworejo yang menjadi korban bencana gempa dan tsunami 17 Juli lalu.

Bantuan tersebut diserahkan kepada Bupati Cilacap H Probo Yulastoro, Wakil Bupati Kebumen KH M Nasruddin AM, dan Wakil Bupati Purworejo Mahsum Zain. Penyerahan dilakukan di Pendapa Wijayakusuma Sakti, Jumat (29/12).

Bantuan untuk nelayan Cilacap berupa 193 perahu, 30 mesin tempel 15 PK, dan 640 jaring gil net. Bantuan untuk nelayan Kebumen berupa 213 perahu, 63 mesin tempel, dan 763 jaring gil net, sedangkan untuk nelayan Purworejo berupa 10 perahu, enam mesin tempel, dan 42 jaring gil net.

''Nelayan harus bangkit. Indonesia pun harus bangkit. Kemungkinan kita bisa bangkit sangatlah besar karena negara kita sangat kaya, tapi ada syaratnya, kita dan para pejabatnya harus mau membangun negeri ini dengan hati nurani,'' katanya.

Perhatian Serius

Menurut dia, di Indonesia sebenarnya banyak orang pintar, tapi sayangnya, orang yang pintar ngakali juga banyak. Untuk itu, menjadi pejabat harus pintar, tapi bukan pintar ngakali.

Pada kesempatan itu Freddy menjelaskan, bantuan dari DKP untuk merehabilitasi masyarakat di pesisir Pantai Selatan Provinsi Jateng pascatsunami mencapai 23,149 miliar. Bantuan tersebut diberikan dalam bentuk perbaikan dan penyediaan sarana perikanan tangkap. Di antaranya berupa 416 perahu nelayan, 1.445 unit jaring, empat unit global positioning system (GPS), dan dua buah rumpon.

Berdasarkan data yang dihimpun DKP, lanjut dia, nilai kerugian akibat tsunami pada sektor kelautan dan perikanan di Jateng mencapai Rp 39,129 miliar. Kerugian tersebut meliputi 3.380 perahu rusak atau hilang, 36.070 buah alat tangkap rusak, sembilan tempat pelelangan ikan (TPI) rusak. Dari sembilan TPI yang rusak, tujuh di antaranya rusak parah.

Kerugian di wilayah Provinsi Jawa Barat juga cukup besar. Untuk itu, DKP memberikan perhatian serius keapda provinsi itu. Apalagi potensi kelautan dan perikanan yang dimiliki Jawa Barat sangat besar. Bila potensi tersebut dimanfaatkan, diyakini bisa menjadi penggerak perekonomian daerah tersebut.

Bentuk perhatian DKP, pada tahun ini DKP telah mengalokasikan anggaran ke Jawa Barat Rp 178,27 miliar. Anggaran tersebut terdiri atas dana dekosentrasi Rp 122,11 miliar dan dana alokasi khusus (DAK) untuk pembangunan kelautan dan perikanan Rp 56,16 miliar. (ag-71)