MAGELANG-Kota Magelang mendapat jatah 26 guru untuk ikut ujian sertifikasi. Mereka terdiri atas 16 guru SD dan 10 dari SMP. Khusus untuk SMP, masing-masing mata pelajaran yang ikut ujian dua guru. Yakni mata pelajaran bahasa Indonesia, Inggris, matematika, biologi dan fisika.

''Mereka sebelumnya mengikuti seleksi intern yang diselenggarakan Dinas Pendidikan. Jumlah pendaftar dari guru SD sebanyak 38 orang. Setelah melalui seleksi, yang bisa ikut ujian sertifikasi 16 orang. Hal yang sama juga dilakukan untuk guru SMP. Pelaksanaan ujian menunggu pemberitahuan dari Pemprov Jateng,'' kata Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Magelang, Sumartono, Rabu (27/12).

Ditemui seusai membuka kegiatan fasilitasi komite sekolah yang diikuti ketua dan sekretaris komite SD dan MI negeri maupun swasta serta kepala sekolah di aula Universitas Tidar, dia menerangkan, para guru yang pensiun tahun ini akan menerima tunjangan kemaslahatan dari Depdiknas.

''Ini sebagai penghargaan bagi guru yang purnatugas sesuai UU 14/2005 tentang Guru dan Dosen. Di Kota Magelang yang pensiun ada 37 orang, dan nama mereka sudah dikirim ke Depdiknas. Mereka diminta membuka rekening di bank, kemudian tunjangan kemaslahatan akan dikirim langsung dari departemen,'' ujarnya.

Daya Saing

Menyinggung komite sekolah Sumartono menjelaskan, tugasnya antara lain ikut menyusun RAPBS, membantu Pemkot dalam pemerataan dan akses pendidikan, serta menciptakan mutu dan daya saing sekolah.

Ketua panitia Drs Sukarno MSi menerangkan, kegiatan fasilitasi komite sekolah diperlukan karena banyak komite yang telah habis masa baktinya, sehingga harus reorganisasi. Untuk itu Dewan Pendidikan akan melakukan pendampingan mulai 2 Januari hingga 15 Februari 2007.

Sekretaris Dewan Pendidikan Tri Widodo SPd MPd ditemui terpisah mengemukakan, penggantian anggota komite untuk memberi kesempatan masyarakat ikut berpartisipasi memajukan pendidikan. ''Komite yang sekarang sudah baik, namun belum optimal,'' tegasnya.

Dari penelitian yang dilakukan lembaga itu, terdapat 15 hal yang menghambat optimalisasi peran komite sekolah.

Antara lain kesulitan anggota komite untuk berkoordinasi, karena masing-masing pengurus mempunyai kesibukan.

Kurangnya komunikasi antara komite dan penyelenggara sekolah dan sulitnya menggalang dana dari masyarakat. (P60-36)