JAKARTA-Kebijakan pemerintah yang tidak konsisten membuat iklim investasi 2006 memburuk. Meski demikian, Indonesia masih dianggap menarik untuk investasi tahun 2007. Syaratnya, pemerintah konsisten menjalankan kebijakan yang dikeluarkannya, selain membenahi masalah fundamental, seperti UU Investasi, masalah perpajakan, dan UU ketenagakerjaan.

Pendapat itu dikemukakan pengamat ekonomi Faisal Basri dan Ketua Umum Kadin Indonesia MS Hidayat, di Jakarta, kemarin. ''Kebijakan pemerintah harus lebih pasti dan konsisten untuk menarik investasi tahun 2007 lebih besar lagi, mengingat peluangnya masih besar di tengah persaingan ketat berbagai negara menarik investor asing,'' katanya.

Mengutip kajian Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat (LPEM) UI, Faisal mengatakan salah satu indikator memburuknya iklim investasi, yakni masalah policy uncertainty (ketidakpastian kebijakan). ''Kajian LPEM UI menunjukkan dari 20 indikator iklim investasi, 16 di antaranya memburuk,'' ujar pengamat ekonomi dari UI itu.

Pipanisasi

Sejumlah indikator yang persepsinya masih buruk, menurut dia, antara lain masalah ketidakpastian kebijakan, perbankan, perburuhan, penyediaan listrik, transportasi, dan korupsi, baik di pusat maupun daerah. Sementara indikator yang membaik, terutama stabilitas makro ekonomi, masalah perpajakan dan kepabeanan, yang dinilai ada sedikit perbaikan.

Soal ketidakpastian itu, Faisal mencontohkan, antara lain dari pernyataan pemerintah yang menyatakan proyek pipanisasi gas dari Kalimantan Timur ke Jawa Tengah yang sudah ditender, kemungkinan akan dibatalkan. Alasannya, kebutuhan gas di Jawa akan dipenuhi dari Jawa sendiri melalui Blok Cepu. ''Itu policy uncertainty. Pertanyaannya, kenapa dibatalkan dan mengapa yang lalu (tendernya) disetujui dan apa alasan,'' katanya.

Menurut dia, terlepas dari siapa yang menang, proyek yang sudah ditawarkan, apalagi dalam ajang internasional di Pertemuan Infrastruktur (Infrastructure Summit), seharusnya tidak pantas dibatalkan, kecuali terbukti ada masalah korupsi dan sebagainya. ''Kalau dibatalkan, pemenangnya bisa minta ganti rugi,'' katanya.

Hal senada dikemukakan Ketua Umum Kadin Indonesia, MS Hidayat, yang mengatakan prospek investasi di tahun 2007 akan membaik. Syaratnya, pemerintah bisa menyelesaikan berbagai masalah fundamental pada awal tahun depan, seperti Undang-Undang Investasi, perpajakan, maupun perburuhan.

Selain itu, menurut Hidayat, kemampuan pemerintah menekan ongkos birokrasi sangat diharapkan, selain mensinkronkan kebijakan pusat dan daerah yang selama ini banyak yang tumpang tindih. Dengan demikian ekonomi biaya tinggi bisa dipangkas.

Sedangkan soal ketidakpastian kebijakan, Hidayat menyatakan seharusnya proyek yang sudah ditender dan ada ketetapan hukumnya tidak dibatalkan mendadak, karena akan menimbulkan ketidakpercayaan dan ketidakpastian berusaha.

Secara umum Hidayat optimistis investasi 2007 juga akan lebih baik dibandingkan 2006, dan pemerintah harus serius memperbaiki iklim investasi tersebut, jika ingin target pertumbuhan ekonomi sebesar 6.3 persen tahun depan tercapai. (wa-33)