SEMARANG-Tahun 2007 mendatang, Jateng membutuhkan dana investasi senilai Rp 54,69 triliun. Investasi itu diperlukan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang diprediksi berada pada kisaran 5,75-6,25%, dengan tingkat inflasi di bawah angka 7-8 %, dan PDRB menurut lapangan usaha Rp 260,43 triliun.

Untuk merealisasikannya, investasi itu akan ditopang partisipasi dunia usaha dan perbankan 70% atau Rp 38,28 triliun. Sementara adanya keterbatasan anggaran, membuat pemerintah hanya akan menutup rencana investasi 30% atau Rp 16,41 triliun.

Kepala Bappeda Jateng, Anwar Cholil, mengatakan Pemda berupaya mengembangkan kampanye deregulasi dan debirokratisasi untuk menciptakan iklim kondusif bagi dunia usaha. Selama ini sektor formal dibayang-bayangi ekonomi biaya tinggi, ketidakpastian hukum, dan birokrasi panjang. Situasi itu hanya akan memicu timbulnya hidden economy. Praktik ekonomi itu berpotensi kontraproduktif bagi upaya peningkatan redistribusi sumber daya melalui pajak, selain juga sulit meningkatkan daya saing.

''Pemerintah akan mengedepankan kebijakan yang tepat untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan jangka panjang. Saat ini Pemkab dan Pemkot telah didorong untuk penerapan sistem izin layanan satu pintu, pendekatan public private partnership (PPP), dan mereview kebijakan melalui regulation impact assestment,'' katanya saat memaparkan keynote speech mewakili Gubernur Mardiyanto dalam Forum Diskusi Evaluasi Perekonomian Jateng Tahun 2006 dan Prospek Tahun 2007.

Forum diskusi bertema ''Peningkatan Daya Saing Daerah dan Pembiayaannya''. Forum diskusi dilaksanakan di Kantor Bank Indonesia Rabu (27/12) menghadirkan pembicara Amril Arief (Pemimpin BI Semarang), Khafid Sirotudin (Ketua Komisi B DPRD Jateng), Sugiono Soetomo (Ketua Program Magister Pembangunan Wilayah dan Kota/MPWK Undip), FX Sugiyanto (Ketua Lembaga Studi Kebijakan Ekonomi/LSKE Undip), Catur Sugiyanto (Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik/PSE-KP UGM), dan dipandu Sasongko Tedjo (Pemimpin Redaksi Harian Suara Merdeka).

Belum Optimal

Anwar memaparkan pertumbuhan ekonomi sejak tahun 2001 hingga kini masih mengandalkan sisi konsumsi. Sementara faktor investasi masih belum tergarap optimal. Karenanya pembangunan ekonomi Jateng mengarahkan pada tiga sektor unggulan, yakni pertanian, industri kecil dan menengah (IKM) berorientasi ekspor, dan pariwisata berbasis masyarakat sesuai Renstra Jateng 2003-2008.

Hal ini didorong ketiga sektor itu mendominasi struktur ekonomi Jateng. Data BPS 2005, menunjukkan ketiganya memberikan kontribusi 75% PDRB Jateng. Rinciannya, sektor pertanian menyumbang 21,08%, sektor industri pengolahan 32,19%, dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran 20,90%.

Sugiono Soetomo menekankan adanya pemasaran wilayah yang dikelola oleh regional manager. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya lokal dan regional dalam pembangunan wilayah yang dilakukan secara bersama. Sehingga nantinya memiliki daya jual yang tinggi.

FX Sugiyanto, mengatakan perlu adanya kajian Perda yang komprehensif, dengan mengidentifikasi perda yang tidak konsisten, over lapping, atau terlalu banyak. Dikhawatirkan keberadaan perda itu hanya akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Pasalnya investor memiliki penilaian biaya investasi yang tinggi. Dari hasil penelitian yang dilakukan LSKE dan BI Semarang terdapat 17 kebermasalahan umum, di antaranya, pajak yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam UU No 34/2000 dan PP No 65 dan 66/2001. (H22-33)