Apa yang akan terjadi pada peta politik Jawa Tengah 2007? Dalam konteks pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (pilgub) Jawa Tengah 2008, sudah barang tentu 2007 merupakan tahun krusial. Diperkirakan akan mulai muncul calon secara lebih terbuka, karena pada tahun itulah partai akan melakukan proses perekrutan calon gubernur dan wakil gubernur.

PERUBAHAN konstelasi politik lokal agaknya bergerak cepat sejak Pemilu 2004 hingga pelaksanaan Pilkada 2005-2006. Perubahan peta politik itu penting untuk dicermati, setidaknya karena empat hal.

Pertama, analisis terhadap perubahan politik itu penting untuk mengetahui sejauh mana stabilitas pemerintahan dapat dipertahankan sebagai hasil dari rangkaian pemilihan yang berturut-turut.

Kedua, untuk konteks Jawa Tengah, peta politik lokal di tingkat kabupaten/kota akan berpengaruh terhadap konstelasi politik dalam pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2008.

Ketiga, dalam konteks nasional, partai-partai harus merekam ulang apa yang telah dihasilkan dalam Pemilu 2004 dan Pilkada 2005-2008 untuk menyusun strategi menghadapi Pemilu 2009. Keempat, dari tiga hal tersebut, perhatian utama harus diarahkan kepada kinerja partai-partai dalam everyday-live politics. Dengan demikian, pemilih akan berpikir ulang untuk tetap pada pilihan atau mengubahnya pada pemilihan berikutnya.

Peta Politik 2006

Berdasarkan data yang tersedia, untuk perolehan kursi dan suara DPRD hasil Pemilu 2004 dan perolehan suara Pilkada 2005-2006 pada 25 kabupaten/kota di Jawa Tengah, dapat diketahui peta politik sebagai berikut.

Pertama, terdapat variasi pemenang Pemilu 2004 pada 25 kabupaten/kota di Jawa Tengah. PDI-P menang di 20 kabupaten/kota, yaitu Kota Semarang, Kabupaten Kendal, Semarang, Grobogan, Demak, Blora, Pati, Sragen, Wonogiri, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Kota Surakarta, Kota Magelang, Kabupaten Purworejo, Wonosobo, Kebumen, Pemalang, Batang, dan Purbalingga.

Golkar menang di tiga daerah, yaitu Kota Salatiga, Kabupaten Rembang, dan Banjarnegara. PPP menang di Kota Pekalongan; dan PKB menang di Kabupaten Pekalongan.

Yang menarik diperhatikan adalah persaingan ketat antara Golkar dan PDI-P di Banjarnegara, yaitu kendatipun Golkar unggul tipis (114.011 suara) dari PDI-P (113.456), keduanya sama-sama memperoleh 12 kursi.

Terlihat betapa PDI-P masih unggul dalam Pemilu 2004. Namun kemenangan PDI-P itu tidak dalam arti mayoritas yang kemudian menguasai perolehan kursi DPRD di setiap kabupaten/kota. Demikian juga Golkar, PPP, dan PKB yang memenangi pada beberapa daerah juga memiliki fenomena serupa dengan PDI-P, yaitu tidak menang mayoritas.

Hampir pada semua kabupaten/kota di Jawa Tengah, Golkar menunjukkan sebagai pesaing utama PDI-P dalam Pemilu 2004. Sebagai konsekuensinya, pada beberapa DPRD kabupaten/kota masih diperlukan koalisi-koalisi terbatas dalam konteks perumusan kebijakan, karena tidak ada yang memperoleh kursi secara mayoritas.

Kendatipun demikian, kemenangan PDI-P terlihat menonjol di Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Klaten, Wonogiri, Sragen, Kebumen, Batang, dan Purbalingga.

Kedua, terdapat variasi pemenang Pilkada 2005-2006 pada 25 kabupaten/kota di Jawa Tengah. PDI-P yang secara mandiri tanpa koalisi dengan partai lain mencalonkan kepala daerah dan menang hanya di empat daerah, yaitu Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Kebumen, dan Batang.

Selain itu, calon-calon kepala daerah dari PDI-P memenangi pilkada lewat koalisi dengan partai lain. Yang menarik diperhatikan adalah menangnya calon kepala daerah yang diusung koalisi PDI-P dan Golkar yang notabene adalah pesaing utama dalam Pemilu 2004. Daerah-daerah itu adalah Kabupaten Kendal, Wonogiri, dan Sragen.

Yang patut juga dicermati adalah fenomena Pilkada Kabupaten Pati, karena untuk sementara ini di Jawa Tengah hanya daerah itu yang mengusung pasangan dari koalisi PDI-P dan Demokrat. Di tingkat nasional, kedua kekuatan politik itu dikenal ìalergiî untuk berkoalisi; bahkan PDI-P di bawah Megawati menyebut dirinya oposisi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Selain itu, terdapat koalisi PDI-P dan PAN yang memenangi pilkada di dua daerah, yaitu Kota Magelang dan Kota Salatiga.

Golkar memenangi pilkada secara mandiri tanpa koalisi di enam daerah, yaitu Kabupaten Grobogan, Blora, Boyolali, Klaten, Purworejo, dan Kota Pekalongan.

Di Banjarnegara, koalisi Golkar, PPP, PPDK, PKPB, PBB, dan PPIB memenangi pilkada. Satu-satunya daerah yang sementara ini Golkar memenangi pilkada berkoalisi dengan partai kuat non-PDI-P adalah di Kabupaten Pekalongan, yaitu koalisi PKB dan Golkar.

Sementara pada tujuh daerah lainnya, pilkada dimenangi oleh berbagai partai. PPP secara mandiri menang di Kabupaten Pemalang. Koalisi PKB dan PKS menang di dua daerah, Wonosobo dan Demak. Koalisi PAN, PKB, dan PPP, menang di Kota Semarang. Koalisi PKB dan PKPI menang di Kabupaten Semarang. Koalisi PKB, PAN, PBB, PPD, Demokrat, dan Pelopor, menang di Kabupaten Rembang. Koalisi PDI-P, PKB, PPP, PKS, PAN menang di Kabupaten Purbalingga.

Ketiga, dalam Pilkada 2005-2006 terdapat beberapa daerah yang pasangan calon kepala daerahnya memenangi pilkada dengan suara mayoritas mutlak. Mereka adalah Sukawi Sutarip dan Mahfudz Ali (PAN, PKB, PPP) memperoleh 74,14% suara di Kota Semarang, Begug Purnomosidi dan Y Sumarmo (PDI-P dan Golkar) memperoleh 63,93% suara di Kabupaten Wonogiri, Untung Sarono Wiyono dan Agus Fatchur Rahman (PDI-P dan Golkar) meraih 87,34% suara di Kabupaten Sragen, Rustriningsih dan Nasiruddin Almansyur (PDI-P) memperoleh 77,48% suara di Kabupaten Kebumen, Triyono Budi Sasongko dan Heru Sudjatmoko (PDI-P, PKB, PPP, PKS, PAN) mengumpulkan 84,65% suara di Kabupaten Purbalingga, serta Bambang Bintoro dan Achfa Machfudz (PDI-P) memperoleh 76,59% suara di Kabupaten Batang.

Kemenangan secara mutlak pasangan calon kepala daerah di daerah-daerah tersebut dapat dijelaskan karena dua kemungkinan. Pertama, faktor partai dan koalisi partai yang mengusung calon kepala daerah. Melihat komposisi atau koalisi partai, pengusung calon memang merupakan partai-partai yang pada Pemilu 2004 menunjukkan keunggulannya.

Kedua, faktor figur calon kepala daerah. Kepala daerah merupakan incumbent, yang sudah tentu lebih dikenal oleh rakyat-pemilih, dan bisa jadi kebijakan mereka selama menjadi kepala daerah dinilai rakyat-pemilih lebih memihak kepada kepentingan rakyat-pemilih, sehingga lebih memungkinkan memenangi pilkada dengan suara mayoritas.

Keempat, terdapat variasi kesamaan dan perbedaan antara pemenang Pemilu 2004 dengan pemenang Pilkada 2005-2006. Terdapat 12 daerah yang memiliki kesamaan antara pemenang Pemilu 2004 dan Pilkada 2005-2006, yaitu Kabupaten Kendal, Pati, Sukoharjo, Wonogiri, Sragen, Kebumen, Purbalingga, Pekalongan, Banjarnegara, Batang, Kota Surakarta, dan Kota Magelang. Sementara itu terdapat 13 daerah yang memiliki perbedaan antara pemenang Pemilu 2004 dan pemenang Pilkada 2005-2006, yaitu Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Semarang, Demak, Rembang, Blora, Grobogan, Klaten, Boyolali, Purworejo, Wonosobo, Pemalang, dan Kota Pekalongan.

Faktor kesamaan dan perbedaan antara pemenang Pemilu 2004 dengan pemenang Pilkada 2005-2006 itu, pada gilirannya akan memengaruhi stabilitas pemerintahan daerah, terutama relasi politik antara DPRD dengan kepala daerah.

Relasi politik yang sempat ìpanasî antara DPRD dengan bupati pascapilkada -seperti di Kabupaten Semarang-, cukup menjadi bukti.

Peta Politik 2007

Apa yang akan terjadi pada peta politik Jawa Tengah 2007? Dalam konteks pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (pilgub) Jawa Tengah 2008, sudah barang tentu 2007 merupakan tahun krusial. Pada 2007 mendatang, diperkirakan akan mulai muncul calon secara lebih terbuka, karena pada tahun itulah partai akan melakukan proses perekrutan calon gubernur dan wakil gubernur.

Peta politik 2006 menjadi penting dalam konteks pilgub. Konstelasi politik lokal di tingkat kabupaten/kota yang cukup variatif akan menjadi faktor penentu, sejauh mana partai politik dan para calon yang diusung akan melakukan konsolidasi kekuatan politik. Tentu saja wajah politik lokal yang warna-warni itu akan menjadi seni politik tersendiri dalam rangka konsolidasi membangun kekuatan dan pengaruh menjelang pilgub, karena hal itu bukan pekerjaan mudah.

Selain itu, peta politik 2006 memberi pelajaran yang sangat berharga bagi siapa pun dalam menghadapi pilgub. Setidaknya ada dua pelajaran yang dapat dipetik. Pertama, faktor partai politik sebagai mesin politik dalam pemilihan ternyata belum mati. Partai sebagai pintu masuk rekrutmen calon masih memainkan peran yang cukup signifikan. Demikian pula dengan masih bekerjanya mesin partai yang cukup efektif untuk meraup suara, juga cukup terbukti dalam beberapa pilkada kabupaten/kota.

Kedua, faktor figur calon. Agaknya figur calon juga akan sangat menentukan dalam pemilihan. Banyak bukti dalam pilkada kabupaten/kota menunjukkan bahwa suara partai hasil Pemilu 2004 ìtenggelamî dalam lautan Pilkada 2005-2006 bila ternyata kandidat yang diusung tidak populer di mata rakyat-pemilih.

Satu hal lain yang tak kalah pentingnya untuk dicermati adalah pola perilaku pemilih, terutama di daerah-daerah yang terdapat variasi pemenang antara Pemilu 2004 dan Pilkada 2005-2006. Ternyata di daerah-daeerah seperti itu rakyat-pemilih mudah mengalihkan pilihannya. Oleh karena itu, penting kiranya bagi para aktor politik untuk mencari tahu faktor apa gerangan yang memengaruhi konsistensi pilihan rakyat-pemilih tersebut. Sesungguhnya rakyat-pemilih memiliki nalar politik sendiri, yang tak jarang sulit dipahami oleh aktor-aktor politik dalam pemilihan. Dalam konteks menghadapi Pemilu 2009, kesalahan memahami perilaku pemilih akan berakibat fatal bagi partai politik yang salah langkah dalam Pilgub 2008, yang waktunya sangat berimpit itu.

Akhirnya tulisan ini hendak mengirimkan pesan kepada para aktor politik di Jawa Tengah, îPandai-pandailah membaca peta politik, agar tidak sesat di kemudian hariî. Yang tak kalah pentingnya adalah membaca suasana hati rakyat-pemilih. Bagi insan politik, tentu saja pemetaan politik yang demikian itu harus bisa dijadikan napas sehari-hari.(68)

--- Hasyim Asy'ari, anggota KPUD Jawa Tengah.

---

HexWeb XT DEMO from HexMac International