HADIRI MUJAHADAH: Ketua Dewan Syuro DPP PKB KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menghadiri Mujahadah Partai Kebangkitan Bangsa Jateng di kediaman Ketua Dewan Tanfidz DPW Abdul Kadir Karding kawasan Papandayan semalam. (57)

SEMARANG- Ketua Dewan Syuro DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menilai pemberantasan korupsi di Indonesia belum dilakukan secara adil. Langkah penegakan hukum yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masih dilakukan secara tebang pilih.

"Jangan tebang pilih seperti sekarang ini," kata Gus Dur semalam, saat mengisi ceramah dalam mujahadah yang digelar DPW PKB Jateng bertempat di kediaman Ketua DPW Abdul Kadir Karding, kawasan Papandayan Semarang.

Menurut Gus Dur, demi kedaulatan hukum proses pemberantasan korupsi sebaiknya harus dilakukan secara adil. Cara itu perlu dilakukan agar praktik korupsi dan para pelaku korupsi tidak merajalela.

Ditegaskan, lembaga-lembaga sebagai penegak hukum sekarang seperti Mahkamah Agung, Kejaksaan dan Kepolisian memang ada. Akan tetapi tradisi penegakan hukum dalam hal ini pemberantasan korupsi tidak berjalan secara baik. "Semua harus melakukan perbaikan," tegas Gus Dur yang tangan kirinya masih terlihat diperban setelah kondisinya agak menurun dalam beberapa hari terakhir.

Biaya Ekonomi Tinggi

Makin merajalelanya praktik korupsi, jelas Gus Dur, biaya ekonomi di Indonesia sangat tinggi. Biaya ekonomi sekarang masih tergolong high cost dibandingkan dengan negara lain.

"Karena ekonomi berbiaya tinggi itu, Indonesia tidak mampu bersaing dengan negara lain. Untuk menghilangkan ekonomi biaya tinggi itu pungutan-pungutan harus dihilangkan ," ungkap dia di hadapan ratusan kader PKB se-Jateng seraya menambahkan agar kedaulatan hukum itu akan terwujud diperlukan demokrasi.

Mujahadah tersebut juga dihadiri KH Munif Muhammad Zuhri, pengasuh Pondok Pesantren Giri Kesumo Mranggen Demak, Ketua Dewan Syuro DPW PKB KH Abdullah Hadziq (Gus Yatun), Ketua Tanfidz DPW Abdul Kadir Karding, dan sejumlah kiai.

Dalam mujahadah itu, Gus Dur juga menyentil kondisi pertanian di Indonesia. Dia juga menilai pemerintah belum berpihak pada para petani. Dicontohkan, harga pupuk bagi petani Indonesia masih di atas harga dunia.

Demikian pula kredit kepada para petani yang dinilainya bunganya masih tinggi yang mencapai 15 % selama satu tahun.

"Padahal di Thailand, kredit kepada petani hanya satu seperempat persen dalam satu tahun. Jadi kalau bisa pemerintah kita harus berani menurunkan kredit kepada para petani menjadi 5 % selama setahun," tegas Gus Dur.(G17-41)