KUDUS - Penyusunan anggaran untuk DPRD dalam APBD 2002-2004 Kabupaten Kudus tidak melibatkan pihak eksekutif. Kehadiran sekretaris dewan atau wakilnya dalam pembahasan rencana anggaran tersebut hanya untuk membantu pihak legislatif.

''Secara eksplisit penyusunan anggaran untuk DPRD setahu saya tidak melibatkan pihak ekskutif, kecuali penyusunan APBD secara umum,'' kata Drs Heru Sudjatmoko MSi, mantan sekda Kabupaten Kudus, di Pengadilan Negeri (PN), Selasa (26/12) kemarin.

Dia dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi bernilai Rp 22,9 miliar oleh para anggota DPRD periode 1999-2004. Uang itu dibagi-bagikan kepada para wakil rakyat dalam bentuk dana purnatugas.

Heru, yang sekarang menjabat sebagai Wakil Bupati Purbalingga, memberikan kesaksian bagi dua terdakwa, yakni H Chusni Mubaraq dan H Abdul Hanan (mantan anggota DPRD 1999-2004).

Persidangan kemarin dipimpin oleh hakim ketua Dwi Dayanto SH, didampingi hakim Wismonoto SH dan hakim Eko Purwanto SH. Sedangkan tim jaksa penuntut umum (JPU) dipimpin oleh Sutanto Karno Prabowo.

Kontrol Lemah

Heru - sekda periode 1999- 2004 - menegaskan, kehadiran sekretaris DPRD atau wakilnya pada sidang DPRD yang membahas anggaran untuk para wakil rakyat itu tidak bisa dikatakan mewakili pemkab. ''Mereka hadir hanya untuk membantu pekerjaan DPRD,'' katanya.

Ditambahkannya, untuk menyusun anggaran legislatif tersebut kontrol pihak eksekutif memang lemah. Buktinya, SK soal indeks harga penyusunan suatu pos anggaran nyatanya tidak digubris.

Sebab, pihak DPRD punya indeks harga sendiri. ''Dalam posisi demikian, kami hanya sebatas memberi usulan saja,'' jelasnya.

Sementara itu, terdakwa H Abdul Hanan menanyakan kepada saksi, apakah penetapan anggaran 2002-2004 dilakukan semacam revisi oleh Gubernur Jateng. Saksi menjawab, seingatnya revisi tidak pernah dilakukan. (H8-58)