MUSIM hujan tiba, masyarakat Merapi berharap terjadi banjir lahar. Tidak menimbulkan bencana, namun mendatangkan berkah berupa pasir yang dapat menjadikan sumber ekonomi.

Harapan itu tampaknya tidak sia-sia. Ceruk-ceruk bekas penggalian pasir di aliran Sungai Bebeng dan Sungai Putih, di dekat hulu, sudah terisi material vulkanik.

Ribuan penambang manual mulai aktif kembali dengan menggunakan peralatan linggis dan slenggrong. Bahkan, para pengusaha yang mengoperasikan begu mulai pasang kuda-kuda.

Lima puluh sembilan pengusaha mengajukan izin penambangan, dan meminta SK Bupati 19/2004 tentang Penataan dan Penertiban Kawasan Merapi dicabut dengan dalih sudah tidak sesuai.

Fenomena itu mendorong Pemkab Magelang mengambil inisiatif mengumpulkan instansi terkait seperti BPPTK, Perhutani, Lingkungan Hidup, Pertambangan, Promer dengan Stakeholder seperti camat, kades, BPD, dan segenap tokoh masyarakat untuk mencari format penataan Merapi pada masa mendatang.

Pemda tampaknya berusaha komit terhadap pelestarian kawasan Merapi. Apalagi masyarakat Merapi sudah tidak sabar lagi untuk segera diadakan penataan. Sebab, kerusakan kawasan Merapi yang sudah terlalu parah akibat penambangan sehingga hanya ada dua pilihan.

Apakah akan kembali seperti tahun-tahun silam saat SK Bupati 19/2004 belum diterbitkan. Atau mulai saat ini kawasan Merapi ditata bersama-sama dengan melibatkan masyarakat sehingga ke depan tidak ada lagi premanisme, kerusakan lingkungan, dan ketertiban hukum.

Atas pertimbangan itulah akhirnya masyarakat sepakat agar penambangan dengan alat berat dilarang, karena dianggap yang paling bertanggung jawab pada kerusakan lingkungan.

Lantas bagaimana dengan penambang manual, apakah tidak mempunyai andil pada kerusakan lingkungan?

Tentu jawabannya sangat subjektif. Yang jelas penambang manual pasti punya andil, tetapi jauh lebih kecil dibandingkan dengan pengusaha alat berat. Lagipula penambang manual berasal dari masyarakat sekitar dan ini menyangkut kepentingan perut, biasanya akan lebih mudah dikendalikan.

Akibat penambangan liar, lahan Perhutani menjadi rusak parah. Bahkan, banyak yang hilang, sabuk pengaman hancur, lingkungan menjadi berantakan, dan sumber daya alam tidak berfungsi.(66)

-- Penulis adalah mahasiswa

Pascasarjana Fisipol Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.