BOROBUDUR - Pemkab Magelang diminta untuk membuat ketentuan yang mengatur pola penambangan yang berbasis pelestarian lingkungan.

"Saya mendukung kebijakan Bupati mengenai larangan penggunaan begu dalam penambangan pasir Merapi," kata H Yahya Haryoko, Penasihat Fraksi Persatuan Pembangunan DPRD Kabupaten Magelang, kemarin.

Menurut dia, penambangan yang hanya menggunakan linggis dan slenggrong lebih memberi arti bagi kehidupan masyarakat.

Dia mengharapkan, ketentuan pemda mengenai penambangan manual agar diarahkan memberi kesempatan luas bagi masyarakat pedesaan, terutama mereka yang terkena langsung dampak aktivitas penambangan.

"Para penambang perlu diajak untuk berpartisipasi aktif sebagai penjaga kelestarian lingkungan. Dalam prakteknya, penambangan tetap dilaksanakan dalam koridor yang mengedepankan aspek pelestarian lingkungan," kata Yahya, Ketua Komisi B.

Mengenai operasional angkutan pasir, hendaknya Bupati juga bersikap tegas, baik mengenai rute maupun jenis truk serta batasan tonase maksimal.

Karena persoalan itu yang mempercepat kerusakan jalan-jalan di kawasan Merapi.

Hal itu menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Kabupaten Magelang, baik kerugian sosial, ekonomi, maupun anggaran daerah. Sementara itu, jumlah pendapatan dari sektor itu tidak sebanding dengan biaya yang harus ditanggung pemerintah untuk memperbaiki kerusakan jalan tersebut.

Dia mengingatkan Bupati untuk tidak bersikap setengah hati dalam membuat kebijakan Merapi, agar benar-benar terjadi kelestarian lingkungan hidup di sana.

"Termasuk larangan penambangan dengan alat berat harus dilakukan secara tegas dan konsisten. Dengan dalih apa pun," katanya. (pr-66)