logo SUARA MERDEKA
Line
Sabtu, 16 Desember 2006 NASIONAL
Line

Dharmono Diduga di Semarang

  • Buron Kejagung

JAKARTA- Buronan Kejaksaan Agung Dharmono K Lawi, mengirimkan surat terbuka kepada Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh. Surat yang terdiri atas empat lembar yang diketik dan satu lembar yang ditulis tangan dan ditandatangani Dharmono itu, "mampir" ke press room DPR.

Surat juga ditembuskan antara lain kepada Ketua MPR dan DPR. Seorang staf wanita yang mengenakan tanda pengenal Sekretariat Jenderal DPR, membawa setumpuk foto kopi surat yang dikirim melalui faks dari wartel Singosari, Semarang, tertanggal 14 Desember 2006 pukul 17:45. Namun, nomor telepon tidak tertera dalam foto kopi dan hanya kode wilayah 024.

Perihal surat itu, dikatakan sebagai surat terbuka tentang penistaan. Dia memprotes keras atas penistaan luar biasa, berkenaan dengan press release tentang status dan foto dirinya oleh Kejagung tanggal 11 Desember.

Menurutnya, press release itu dibahasakan dengan sengaja untuk merendahkan martabat dan kehormatannya sebagai pihak yang tengah mengajukan Permohonan Kembali (PK). Berkas PK telah diterima oleh Mahkamah Agung (MA) pada 10 November 2006. Dalam surat itu, Dharmono mengeluhkan sikap Kejagung yang sengaja menyebarluaskan foto dirinya secara vulgar dan tidak sopan.

Dharmono menyesalkan pernyataan Kapuspenkum Kejagung Salman Maryadi yang menyebutkan Dharmono berupaya berganti-ganti penampilan. Dia juga merasa heran penayangan dirinya dalam acara wanted di ANTV yang bergaya Amerika.

Dharmono juga mengeluhkan sikap Kejagung yang tidak pernah memberikan informasi kepada publik soal hasil pemeriksaan BPK. "Tidak ditemukan kerugian negara. Ini sesuai dengan surat BPK No 57/S/XIV.7-XIV.7.2/08/2004, 9 Agustus 2004."

Bahkan dia mengaku, telah membayar secara kolektif Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp 525 juta. Sehingga, semestinya angka yang disebutkan bukan Rp 14 miliar, tepatnya Rp 13,475 miliar.

Ketua DPR Agung Laksono mengatakan, surat recall terhadap anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan yang juga buronan kejaksaan Dharmono K Lawi, sudah dilayangkan Fraksi PDI-P kepada pimpinan DPR. "Surat recall sudah sampai ke pimpinan DPR. Tapi belum ke Komisi Pemilihan Umum," kata dia di Gedung DPR RI Jakarta, kemarin.

Sementara itu, Asisten Intelijen (Asintel) Kejaksaan Tinggi Jateng Pudji Basuki mengatakan, berkenaan dengan informasi soal keberadaan mantan Ketua DPRD Banten itu, pihaknya sudah menurunkan tim.

"Sebelum ini kami mendengar dia ada di Grand Candi. Tim sudah melacak ke beberapa hotel dan tempat lainnya, namun hingga malam ini (semalam) kami belum mendapatkannya. Ini masih terus dicari. Masyarakat jika tahu harap menginformasikan ke kami."

Lawi, merupakan anggota DPRD yang dirilis Kejagung, 11 Desember lalu, sebagai salah satu buron dalam kasus korupsi. Versi Kejagung menyebutkan, negara dirugikan Rp 14 miliar akibat perbuatan Dharmono dan kawan-kawan. (H28,H30-46,48)


Berita Utama | Ekonomi | Internasional | Olahraga
Semarang | Sala | Pantura | Muria | Kedu & DIY | Banyumas
Budaya | Wacana
  Cybernews | Berita Kemarin

Copyright© 1996-2004 SUARA MERDEKA