Nasional
Sabtu, 16 Desember 2006 : 15.16 WIB
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ada Usulan Pembentukan 131 Daerah Baru
Mataram, CyberNews. Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah (BAKD) Departemen Dalam Negeri, Daeng Muhammad Nazir mengatakan, masih terdapat 131 usulan pembentukan daerah otonom baru baik provinsi maupun kabupaten/kota.

"Dari 131 usulan tersebut, 17 di antaranya yang diajukan sebelum diberlakukannya UU No. 32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan telah dibahas undang-undang pembentukannya oleh DPR," katanya di Mataram, Sabtu (16/12), pada pembukaan Rapat Kerja Bupati/Wali Kota se-NTB.

Daeng Nazir mengatakan, sejak 1999 hingga 2004 telah terbentuk sekitar 150 daerah otonom, terdiri atas 117 kabupaten dan 27 kota serta tujuh propinsi baru. Dari beberapa daerah otonom baru itu, ada yang masih menghadapi berbagai kendala dan menimbulkan persoalan serta belum mampu mandiri seperti diharapkan.

Berdasarkan evaluasi, sekitar 89,5 persen kabupaten/kota induk belum memberikan dukungan dana, sehingga sering terjadi sengketa. Lalu, 91,2 persen belum memiliki rencana umum tata ruang serta beberapa kabupaten/kota masih rebutan ibukota.

Sementara itu, Gubernur NTB, H Lalu Serinata mengatakan, saat ini beredar luas wacana pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS). Juga ada pembentukan kabupaten baru pemekaran Kabupaten Lombok Barat menjadi dua yaitu Kabupaten Lombok Barat (induk) dan Kabupaten Lombok Utara (baru).

Kabupaten Lombok Timur juga ingin dimekarkan menjadi dua yaitu Kabupaten Lombok Timur (induk) dan Kota Selong (baru), demikian pula wacana pembentukan Kota Sumbawa Besar mulai digulirkan.

"Pembentukan daerah otonom baru sangat dimungkinkan dalam rangka mendekatkan pelayanan umum kepada masyarakat, sesuai UU No. 32 Tahun 2004. Tentu saja sepanjang telah memenuhi syarat-syarat administratif, geografis dan teknis," ujarnya.

Menurut Serinata, meski dimungkinkan, namun pembentukan daerah otonom baru bukan hal mudah, karena membutuhkan analisa mendalam dan komprehensif. Pemekaran wilayah yang tak dilengkapi analisis manfaat yang komprehensif dan akurat, niscaya dapat menimbulkan masalah besar dikemudian hari. Terutama membengkaknya beban anggaran negara dan daerah untuk membiayai organisasi pemerintahan daerah yang baru dimekarkan.

"Dari informasi yang saya peroleh, beberapa daerah otonom yang sudah terbentuk menghadapi berbagai kendala, seperti keuangan, terbatasnya jenis-jenis pelayanan umum yang dapat disediakan serta terjadinya berbagai insiden konflik," katanya.

Konflik terjadi baik antara eksekutif dan legislatif daerah maupun antara masyarakat dengan pemerintah daerah, termasuk juga masalah-masalah perbatasan.

Mengenai wacana pembentukan PPS, Serinata mengatakan, Pemprov masih perlu melakukan kajian sacara akurat dan komprehensif. Ini penting, untuk menghindari munculnya permasalahan lebih kompleks dikemudian hari.

Khusus mengenai rencana pembentukan Kabupaten Lombok Utara yang secara administratif telah dilengkapi sesuai ketentuan, Serinata meminta terus dimonitor dan diperjuangkan. Dengan begitu, kata dia, harapan pembentukan kabupaten baru yang sangat potensial itu kian mendekati kenyataan.

( ant/Cn08 )
  Copyright© 1996-2004 SUARA MERDEKA All rights reserved. No reproduction or republication without written permission