PURWOKERTO- Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur(Pilgub) Jateng tahun 2008 mendatang, harus berani memunculkan calon independen yang tidak diusung oleh partai politik (parpol).

Hal itu bisa memberikan wacana tersendiri di masyarakat maupun untuk masukan dalam perubahan peraturan perundang-undangan ke depan.

Calon independen bisa diusung dari kelompok-kelompok masyarakat seperti pengusaha, tokoh agama, masyarakat yang mempunyai jejaring yang luas ke masyarakat maupun daerah.

Sedangkan untuk menciptakan iklim sejuk, peranan pers cukup besar. Sebagai media informasi, pers hendaknya tidak melakukan jurnalisme provokator dan bisa bersikap netral.

Hal itu mengemuka dalam Sarasehan dengan tema ''Rakyat Jawa Tengah Bicara Pilgub 2008î yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jateng dan KPUD Banyumas, Sabtu lalu di RM Pondok Putri Duyung Purwokerto.

Sarasehan itu dihadiri tokoh-tokoh dari seluruh partai politik di Banyumas, perwakilan lembaga swadaya masyarakat, DPRD, Pemkab, akademisi dan ormas.

Kerelaan Parpol

Pembicaranya, dari pengamat politik FISIP Unsoed, Nana Sutikna, budayawan Ahmad Tohari dan Didi Wahyu dari unsur pers.

Tohari menyampaikan, calon independen harus berani dimunculkan agar mereka yang berniat maju menjadi calon gubernur tidak hanya mengejar partai politik sebagai kendaraan yang akan mengantarkannya.

Dia mengatakan, untuk mewujudkan calon independen, juga harus ada kerelaan dari kalangan parpol untuk memberi akses kepada mereka. Sebab, calon yang dai parpol memiliki akses yang luas hingga ke desa-desa. Sedangkan calon independen biasanya harus bekerja keras sendiri.

''Proses pilgub memang bagian dari proses demokrasi. Namun saya tidak sepakat menyebut dengan istilah itu. Lebih pas kalau momen tersebut sebagai bagian dari proses daulat rakyat,'' katanya.

Nana mengatakan, untuk memunculkan wacana itu, harus ada keberanian untuk menggulirkan perubahan perundangan-undangan. Sebab, kalau aturannya belum diubah, maka hal itu tak bisa diwujudkan.

Sedangkan Didi Wahyu menyoroti posisi pers dalam kaitannya dengan pelaksanaan pilgub, agar perhelatan demokrasi itu berlangsung dalam suasana yang sejuk.

''Jangan sampai opini media dibeli oleh calon yang kuat dananya, sehingga terjadi ketidakseimbangan informasi,'' katanya. (G22-42)