JAKARTA - Pemerintah menjamin bahwa rencana untuk melakukan uji coba pembagian kupon pupuk pada 2007 akan tepat sasaran. Demikian dikatakan Menteri Pertanian Anton Apriantono, ketika dihubungi Suara Merdeka melalui ponselnya, Rabu (6/12).

Anton mengatakan, pihaknya sedang melakukan pembahasan serius terkait dengan rencana pemberian kupon tersebut. ''Agar tepat sasaran, kami harus memiliki data base yang jelas, siapa saja petani yang berhak menerima kupon,'' ujarnya.

Menurutnya, data base akan diambil dari hasil sensus pertanian pada 2003 yang sedang di-up date. ''Dari data itulah akan terlihat petani kecil mana saja yang berhak mendapatkan kupon,'' tukasnya.

Setelah itu, kata dia, pihaknya baru akan menerbitkan kupon model elektrik yang akan diberikan kepada petani yang berhak menerimanya.

''Kartu elektrik itu kelak harus dibawa ke kecamatan untuk digesek di kios yang ada card reader-nya untuk mendapatkan pupuk,'' ucapnya.

Itu merupakan cara yang paling efektif untuk menghindari terjadinya manipulasi subsidi pupuk kepada petani. ''Kalau hal itu berhasil, kita akan memikirkan untuk melakukan subsidi yang lainnya seperti subsidi benih,'' paparnya.

Rencananya, kata dia, uji coba itu akan dilakukan di sebuah pulau yang diisolasi dan dipantau.

''Nah, dari situ kita akan mengetahui kelemahan dari model kupon tersebut,'' ujarnya.

Terkait dengan rencana itu, pihak kementerian masih melakukan pembahasan penyediaan anggarannya.

''Memang semua sistem perlu dicoba, termasuk untuk pembagian kupon. Setiap sistem pasti ada kelemahannya, tapi akan selalu disempurnakan,'' jelasnya.

Seperti diberitakan, uji coba tersebut akan dilakukan menjelang akhir masa tanam pertama tahun 2007.

Hasil uji coba akan dievaluasi secara menyeluruh pada pertengahan 2007, baik yang terkait dengan kebijakan pupuk secara umum, jumlah kebutuhan pupuk yang sebenarnya, irama tanam, ataupun pasokan pupuknya.

Kendati demikian, pemerintah memperkirakan tidak ada perubahan harga eceran tertinggi (HET) pada 2007 meskipun anggaran subsidi dalam APBN Rp 5,8 triliun hanya cukup untuk 280 hari. (H27-28n)