- Menyambut Hari Antikoripsi yang diperingati setiap tanggal 9 Desember, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar serangkaian kegiatan. Kampanye dimaksudkan untuk membangun kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi dan sekaligus menurunkan angka korupsi di Indonesia yang masih tergolong sangat tinggi dan menduduki peringkat teratas. Tema yang diangkat cukup jelas dan tegas yakni: Lihat, Lawan, Laporkan. Keberanian dan antusiasme masyarakat untuk melaporkan kasus-kasus korupsi sangat tinggi dan itu terbukti dalam kurun waktu tiga tahun terakhir jumlah laporan yang masuk ke KPK mencapai 16.000.

- Kampanye luas antikorupsi perlu terus digalakkan dan tugas itu terlampau berat bila hanya dibebankan pada KPK. Bahkan lembaga itu mestinya lebih berkonsentrasi pada penanganan kasus ketimbang harus berpikir tentang kampanye. Penanganan kasus korupsi yang serius akan menjadi kampanye paling efektif. Karena kita tidak hanya berbicara secara normatif melainkan sudah langsung bertindak. Akan tetapi, bagaimana mungkin dengan tenaga yang sangat sedikit bisa membongkar laporan yang jumlahnya ribuan. Maka kesan tebang pilih dan diskriminatif tidak akan pernah bisa terhindarkan. Padahal itu bisa berubah menjadi kampanye negatif.

- Kegiatan kampanye melawan korupsi haruslah dibuat secara serentak dengan gema yang luas dan itu bisa melibatkan semua departemen di bawah koordinasi Departemen Komunikasi dan Informasi. Upaya memberantas korupsi akan lebih efektif bila dimulai sejak dini. Maka dunia pendidikan perlu disentuh secara khusus agar budaya malu dan kesadaran tinggi untuk memerangi korupsi dimulai sejak anak-anak atau pada usia muda. Di luar itu maka kampanye paling efektif tetaplah pada keseriusan kita untuk memberantas korupsi dengan menangani kasus-kasus yang ada. Sayang, penanganan kasus itu kecuali masih dianggap insidentil dan tidak menyeluruh juga seringkali berhenti di tengah jalan.

- Betapa berat tugas yang harus diemban oleh aparat penegak hukum seperti KPK dan Kejagung. Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh berkali-kali mengeluh sulitnya menangkap atau mengejar koruptor. Berbagai upaya misalnya penayangan wajah koruptor di televisi seperti hanya main-main dan tidak membuahkan hasil. Ini adalah fakta lain di samping kendala berupa peraturan. Di daerah pengungkapan kasus-kasus korupsi yang diduga dilakukan pejabat seperti bupati/wali kota atau ketua DPRD menghadapi banyak kendala karena biasanya ada kemauan untuk saling melindungi. Di samping soal izin pemeriksaan yang harus ditunggu dari presiden.

- Meskipun demikian kita boleh merasa optimistis karena efek jera sudah mulai muncul. Ada situasi di mana setiap aparat kemudian harus berhati-hati melangkah karena takut dianggap keliru dalam arti dikategorikan korupsi. Mungkin kita perlu lebih melihat ke depan daripada harus terus menerus melihat ke belakang. Artinya, kesulitan mengungkap kasus-kasus korupsi kelas kakap di masa lalu jangan kemudian menghambat langkah ke depan untuk segera menata segala sesuatunya dengan lebih baik. Jangan sampai kasus di masa lalu justru menyandera kita dan kemudian opini yang muncul menjadi negatif yakni korupsi memang sulit diberantas.

- Masyarakat perlu mendukung kampanye antikorupsi dan itu tidak terbatas pada saat memperingati hari antikorupsi agar tidak terjebak pada seremoni belaka. Kampanye perlu dilakukan sepanjang tahun dan itu melibatkan berbagai elemen masyarakat. Juga perlu disentuh lewat jalur pendidikan. Namun sekali lagi yang lebih penting adalah bukti nyata berupa pengungkapan kasus korupsi tanpa pandang bulu. Semakin banyak koruptor yang dihukum itu merupakan bukti yang akan menjadi kampanye positif. Sebaliknya, kalau masih banyak koruptor yang lolos maka itu merupakan kampanye negatif. Dari segi ini masih berat tugas yang harus diselesaikan.