DANA untuk pilkades 2007 dialokasikan sebesar Rp 3,3 miliar. Dana itu rencananya akan digunakan untuk membiayai pelaksanaan pilkades di 235 desa. Karena itu, setiap desa diminta menyediakan anggaran secukupnya dari anggaran pendapatan dan belanja desa (APBdes). ''Tanpa dana pendampingan dari desa, alokasi Rp 3,3 miliar tidak akan cukup,'' kata Kabag Humas Pemkab Grobogan Adi Djatmiko, kemarin.

Dana pendampingan yang harus dikeluarkan dari APBdes belum dibahas panitia tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa. Yang pasti, kata dia, disesuaikan dengan kemampuan desa. Tidak perlu dianggarkan besar-besaran. Lebih-lebih didapatkan dengan cara pinjam-meminjam dari perbankan. Sebab, yang repot nanti kades terpilih, mengingat dia harus mengembalikan dana yang dipinjam panitia desa untuk pilkades. ''Ya, yang wajar-wajar saja. Yang penting bagaimana pilkades bisa berjalan lancar, aman, dan sukses. Itu saja,'' ujarnya.

Menurut Adi, kalau desa hanya punya Rp 10 juta, tidak perlu dipaksakan menjadi Rp 20 juta dengan melelangkan bengkok desa sebelum waktunya. Sebab, cara seperti itu hanya akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

Rencananya pilkades dilaksanakan Maret 2004. Tahap pertama akan dilangsungkan di 40 desa. Tahap berikutnya bisa sama, bisa pula bertambah, tergantung hasil evaluasi pilkades tahap pertama. Bila lancar, tidak menutup kemungkinan putaran berikutnya ditambah menjadi 60 desa. Sebelum itu, Bagian Tata Pemerintahan Pemkab, Bagian Hukum, kecamatan, dan pihak terkait akan mengadakan sosialisasi mengenai perda pilkades yang baru saja ditetapkan DPRD. Setelah itu, Januari 2007 mendatang dijadwalkan desa harus sudah membentuk kepanitiaan. (Ahmad Syamsul Huda-37)