SEMARANG - Rencana pembangunan ''simpanglima'' baru di Pedurungan dinilai tepat. Kawasan padat permukiman tersebut sudah saatnya memerlukan ruang publik. Karena itu, Pemkot Semarang sebaiknya mulai mengarahkan perizinan perekonomian ke arah timur, kendati peruntukan alun-alun tersebut dinilai lebih pas diarahkan ke permukiman.

''Adanya perdagangan itu nantinya akan memancing ruang publik, bukan sebaliknya. Nah, kalau izin perekonomian diarahkan ke sana, Pemkot tidak perlu menyediakan lahan untuk mal atau pertokoan modern lain. Pihak swasta yang akan mengikuti. Di daerah itu juga paling tepat untuk hypermarket, seperti Carrefour,'' ungkap Dr Ir Eddy Prianto CES DEA , pakar arsitektur Undip Semarang kepada Suara Merdeka, kemarin.

Di sisi keruangan, lanjutnya, keberadaan alun-alun di sisi timur tersebut simetris dengan bundaran Kalibanteng, yang lebih kecil dari Simpanglima.

Meski demikian, agar perkembangannya dapat terkendali dan tidak salah sasaran, ada baiknya bundaran baru itu bersifat tertutup.

''Artinya, hanya aktivitas bermain anak-anak dan jalan-jalan saja yang diperbolehkan. Kalau ingin berbentuk taman, ya taman pasif dikelilingi pagar. Jangan sampai berubah seperti Simpanglima,'' jelasnya.

Ditambahkannya, untuk mengantisipasi persoalan itu, Pemkot mestinya mulai memikirkan dampak yang akan terjadi.

Apalagi, bila suatu saat lapangan itu akan menjadi area terbuka, yang bersinergi dengan perdagangan dan jasa.

Keberadaan PKL juga harus dipikirkan, karena biasanya pertumbuhan pedagang kecil itu akan mengikuti keramaian kawasan.

Meski demikian, di sisi lalu lintas, pendirian alun-alun tersebut dinilai tidak akan berimbas kepada sirkulasi kendaraan yang tergolong sangat padat di sisi timur Kota Semarang.

Bahkan, menurut doktor arsitektur alumnus Universitas de Nantes Prancis itu, tingkat kemacetan justru makin menjadi bila pengerjaannya memakan waktu lama.

''Yang dibutuhkan untuk mengatasi kemacetan di daerah timur sekarang yaitu jalur cepat dan pelebaran jalan,'' ujarnya. (H12, H9-56h)