YOGYAKARTA - ''Alhamdulillah, lega rasanya''. Kalimat itu bukan bunyi iklan air minum. Namun ungkapan Kepala Divisi Hukum dan Hubungan Antarlembaga KPUD Kota Yogyakarta, Nasrullah SH, kemarin (1/12), sehubungan telah selesainya proses pilkada setempat.

Ucapan tanda syukur sewajarnya dinyatakan oleh Nasrullah, mengingat proses/perjalanan pilkada untuk mendapat pasangan wali kota/wakil wali kota Yogyakarta periode 2006-2011 berjalan lancar. Masalahnya, dari rencana pelaksanaan semula pada 16 Juli lalu, mendadak harus diundur karena terjadi gempa bumi. Sebab, jabatan periode lama akan habis pada Agustus.

Namun sampai batas akhir waktu pengembalian kelengkapan persyaratan pada 29 Juni hanya terdapat pasangan Herry Zudianto/Haryadi Suyuti yang mengembalikan. Ini diduga karena pasangan Noorcahyo Honggowongso menghendaki penundaan sampai 2007. Setelah bekerja keras, semula KPUD menetapkan penundaan pergelaran pilkada pada 13 Agustus.

Kemudian diundur lagi sampai 26 November. Itu pun, Nasrullah dan kawan-kawan di bawah komando Ketua KPUD Kota Yogyakarta, Miftachul Alvin, harus bekerja ekstrakeras ngawekani aturan agar tidak lagi terjadi penundaan.

Tentang masih adanya keberatan dari kubu Koalisi Merah Putih (KMP) yang menjagokan pasangan dokter Widharto Prawiroharjono/HM Syukri Fadholi SH, menurut Nasrullah, bukan masalah. ''Itu kan bagian dari proses pembelajaran demokrasi kita,'' ujarnya. Oleh karena itu, ketika kubu KMP melayangkan protes dalam rapat pleno penghitungan suara dan penetapan pasangan terpilih, pihaknya membiarkan.

Sebelum acara pokok rapat pleno dimulai seorang petinggi KMP, Bambang Aris (bukan Fakhrudin seperti diberitakan Suara Merdeka kemarin, 1/12) menyelonong maju ke podium menyampaikan keberatan atas hasil pilkada. Selanjutnya, tambah Nasrullah, pihaknya menyerahkan persoalan sepenuhnya kepada mekanisme. ''Silakan keberatan itu disampaikan ke panwas,'' ujarnya.

Kurang Ditanggapi

Padahal, menurut Koordinator KMP, Ir Purohatu, pihaknya sudah melaporkan sejumlah penyimpangan ataupun permasalahan yang ditemukan yang notabene dilakukan pendukung kubu Koalisi Rakyat Yogyakarta (KRY) ke panwas pilkada setempat. Namun kubu KMP merasa seperti kurang ditanggapi.

Di antaranya, menyangkut keberadaan saksi pendukung pasangan terpilih Herry Zudianto-Haryadi Suyuti yang menggunakan atribut pasangan itu, ketika proses pemungutan suara 26 November lalu. ''Padahal, semua orang tahu sampai 200 meter dari tempat pemungutan suara (TPS) pada hari pencoblosan, tidak boleh ada atribut pasangan calon,'' ujar Purohatu.

Tentang pelantikan pasangan terpilih, menurutnya, tergantung pada hasil rapat DPRD. Sebab, itu sudah menjadi kewenangan legislatif. Berkait dengan itu, kemarin KPUD sudah melakukan pertemuan dengan pimpinan DPRD setempat. (P58-39d)