BOYOLALI - Keputusan akhir tentang dana lelang buku paket SD/MI dan SMP/MTs senilai Rp 9,8 miliar, diserahkan kepada Bupati. Hingga kemarin, belum jelas apakah dana itu akan dikembalikan ke kas daerah atau ada usulan yang lain.

''Memang belum ada keputusan,'' ungkap Kepala Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Boyolali Djoko Murdiono yang ditemui usai rapat koo-rdinasi dengan tim lelang dan DPRD.

Dia pun mengaku pertemuan itu hanya difokuskan pada usulan anggota. Berdasar rencana, usulan akan digodok tim dan diserahkan kepada Bupati.

Dalam forum, ada usulan agar dana dikembalikan ke kas daerah. Alasannya, dengan kegagalan lelang, waktu yang tersedia menjadi sangat terbatas. Akibatnya, tidak mungkin dilakukan lelang lanjutan. Apalagi, bakal ada pergantian kurikulum sekolah.

Wakil Ketua DPRD Adha Nur Mujtahid juga meminta pengembalian dana ke kas daerah. Dia pun menolak penunjukan langsung, karena bisa memicu pertanyaan masyarakat tentang transparansi pengadaan buku tersebut.

''Sejak awal sudah saya tegaskan hal itu. Kami juga meminta Bupati membuat keputusan yang tegas,'' tandas dia.

Senada, Ketua Komisi IV Saiful Aziz menilai lelang pengadaan buku merupakan pemborosan keuangan daerah.

''Bagaimana tidak, KBK tinggal beberapa bulan dan akan ada kurikulum baru. Padahal, lelang buku masih berdasarkan pada KBK. Artinya, buku tidak akan bisa dipakai secara optimal,'' ujar dia.

Seperti diberitakan, proses lelang pengadaan buku paket SD/MI dan SMP/MTs senilai Rp 9,8 miliar dinyatakan gagal. Lima peserta lelang tahap kedua yang mengajukan penawaran, dinilai tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis. Keputusan juga diumumkan secara terbuka lewat Surat No 452.2/3708/20 yang dipasang di kantor Dinas Pendidikan Nasional.

Semula, dari delapan rekanan, yang lolos seleksi tahap kedua ada lima. Namun setelah seleksi, diketahui ternyata kelimanya juga tidak memenuhi syarat. (G10-67m)