TOKYO - Pemerintah Jepang dan Indonesia Selasa kemarin sepakat membentuk pakta perdagangan bebas. Pakta perdagangan bebas ini, termasuk pula sektor energi, secara bertahap akan membebaskan pajak impor atas lebih dari 90 persen barang impor kedua negara. Indonesia juga wajib memegang teguh komitmen memasok gas alam cair (LNG) sesuai kontrak.

Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mengemukakan hal itu saat jumpa pers bersama sesuai mencapai kesepakatan dasar kerja sama kedua negara. Hal itu tertuang dalam Kesepakatan Kemitraan Ekonomi Jepang-Indonesia.

Salah satu pasal dalam kesepakatan itu menyatakan, Indonesia wajib memenuhi komitmen suplai LNG untuk pembeli Jepang meskipun keadaan memaksa Indonesia mengurangi ekspornya.

Pakta perdagangan itu untuk pertama kalinya mencantumkan secara khusus pasal mengenai energi. ''Soalnya, kami khawatir mengenai pasokan LNG,'' kata Direktorat Ekonomi, Energi dan Perdagangan Keita Nishiyama.

Jepang adalah importir LNG terbesar di dunia. Pada 2005, Jepang mengonsumsi sekitar 50 juta ton LNG atau separo dari volume ekspor global. Indonesia adalah eksportir LNG terbesar di dunia dan pemasok energi terbesar untuk Jepang.

Proyek MRT

Kedua negara juga menyepakati pemberian pinjaman Yen senilai 1, 869 miliar Yen atau 16,141 juta dolar AS dari Pemerintah Jepang kepada Pemerintah Indonesia. Pinjaman itu untuk mendanai survei dan perencanaan program pembangunan sistem transportasi Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta. Nota kesepakatan itu telah ditandatangani Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda dan Menlu Jepang Taro Aso di Tokyo Selasa kemarin.

Pembangunan MRT diperlukan di kawasan metropolitan Jakarta guna mengatasi kemacetan. Nota kesepakatan itu menyebutkan, proyek MRT Jakarta bertujuan meningkatkan kapasitas angkut penumpang di kawasan metropolitan Jakarta dan mengurangi kemacetan lalu-lintas, melalui pembangunan jalan kereta -antara Lebak Bulus dan Dukuh Atas - sepanjang 14,5 km, yang sebagian dibangun di bawah tanah.

Total biaya pembangunan proyek MRT diperkirakan mencapai sekitar 110 miliar yen. Pinjangan Yen itu merupakan jenis STEP (Special Term for Economic Partnership) dengan tingkat bungan 0,40 persen per tahun dan masa pembayaran kembali 40 tahun, termasuk 10 tahun masa tenggang.

Pemerintah Jepang berharap pinjaman Yen itu dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan fungsi Kota Jakarta dan perbaikan iklim investasi di kawasan metropolitan Jakarta, selain menstabilkan lingkungan internasional di sekeliling Jepang serta mempererat pertalian antara Jepang dan Indonesia, melalui pembangunan Indonesia yang stabil.

Dengan adanya kesepakatan itu maka jumlah akumulasi pinjaman yen Pemerintah RI akan menjadi sekitar 4,42 triliun yen.(rtr-gn-25)