Tragedi patahnya tali pengikat jembatan gantung Baturaden masih tersisa dalam ingatan. Untuk itu hendaknya pemerintah lebih waspada dan mencermati jembatan gantung lain. Contoh, di Desa Sukorejo Kecamatan Gunungpati Semarang ada sebuah jembatan yang menghubungkan wilayah Sukorejo dan Manyaran (samping perubahan Greenwood).

Kalau diperhatikan tampak ada beton penyangga yang sudah patah walau tali pengaitnya masih cukup baik. Dasar jembatan yang terbuat dari lempeng besi ditutup papan juga sebagian lepas pakunya, sehingga saat ada kendaraan lewat, suaranya gemeretak.

Musim penghujan segera tiba. Jika arus sungai cukup deras goncangan jembatan sangat terasa. Dikhawatirkan gerakan jembatan dapat memengaruhi kekuatan tali pengait apalagi bila terjadi gerusan tepian sungai akibat ketinggian debit air.

Permasalahan lain, jalan penghubung mulai perempatan masjid Nurul Ilmi ke barat mlewati jembatan dan sampai seberang hingga perumahan Greenwood cukup sempit serta aspalnya sudah mengelupas. Bahkan sisi barat jembatan berbatu-batu dan berdebu.

Bayangkan bagaimana bila musim penghujan tiba. Saya salut atas upaya warga sekitar yang rnempaving sebagian kecil jalan itu dengan dana sukarela yang dimasukkan ke kotak yang disediakan. Tetapi jika pemerintah tidak turun tangan kapan akan dapat terealisasi jalan yang mulus,

Padahal pengguna jalan tersebut cukup banyak dan makin bertambah. Antara lain pelajar, pekerja pabrik bahkan pegawai negeri karena jalur tersebut sebagai jalan alternatif. Bila jalur ini difungsikan dengan baik bisa mengurangi kepadatan di sepanjang kawasan pabrik di Simongan dan jembatan Kaligarang. Mohon respon Pemkot dan dinas terkait.

Dwi Handayani

Jl Dewi Sartika Timur 12, Semarang

***

Anak Kita Terancam

Manajemen negara yang baik dan benar adalah selalu memperhatikan keadaan anak-anak serta mempersiapkan sejak dini dengan memberi "senjata" yang benar demi masa depannya. Coba perhatikan anak-anak sekarang serta sepak terjangnya. Sudahkah mereka membekali diri secara baik dan benar ?.

Sudahkah mereka diberi tuntunan dan keteladanan secara profesional oleh ortunya atau justru sebaliknya. Di era digital yang semua serba "tinggal pencet" maka apa yang dikehendaki pasti "tercapai". Ancaman bagi anak-anak sekarang tidak kelihatan/samar-samar dan datangnnya tiba-tiba.

Pengaruh tontonan teve, internet, ponsel gaul serta infotainment, secara kasat mata merusak jiwa anak-anak dan rasanya kurang diantisipasi secara akurat. Sekitar 60 juta anak nonton teve berjam-jam sepanjang hari.

Penelitian Yayasan Pengembangan Media Anak (YPMA) 2002 menyebutkan, di Jakarta anak-anak menghabiskan sekitar 30-35 jam/minggu di depan teve atau sekitar 1.560-1.820 jam/tahun. Angka ini jauh lebih besar dari jam belajar anak SD yang tidak sampai 1.000 jam/tahun.

Batasan nonton teve untuk anak, kurang diperhatikan oleh orang tua. Mulai dari acara gosip selebritis, berita kriminal berdarah, sinetron rernaja, seks, intrik, mistik, amoral. Juga film dewasa yang diputar mulai pagi hingga malam, penampilan musik berpakaian seksi, sinetron agama yang dibungkus rekaan azab, iblis, siluman.

Semua ini akan berpengaruh pada tumbuhkembangnya kepribadian anak-anak kelak. Itulah dampak yang kurang dicermati. Dengan kata lain, generasi mendatang akan hancur moralnya, bila kita tidak memperhatikan sejak dini tumbuhkembangnya anak-anak saat kini. Ancaman ini terasa serius. Waspadalah wahai para orang tua.

Wisnu Widjaja

Jl Sindoro I/16 Panggung, Tegal

***

SIM dan Tanggung

Jawab Pendidikan Lalin

Terima kasih atas kepedulian Ibu Ani Taruastuti yang mengkritisi prosedur pengurusan SIM. Setelah dikonfirmasi tujuan tulisan itu, adanya kepedulian tentang etika berlalu lintas dan keselamatan di jalan raya terhadap generasi muda. Prosedur pengurusan SIM sudah sesuai aturan.

Yaitu bagi pemohon yang berusia 16 tahun, punya identitas diri/KTP, tahu tata tertib berlalu lintas, punya keterampilan berkendaraan, tidak buta huruf dan buta warna (Ps 217 ayat 1 PP No 44 / 993 ) dan mengikuti serta lulus ujian teori dan praktik.

Ujian praktik berupa jalan zig-zag dan lingkaran angka delapan sudah diatur dalam petunjuk teknis No Pol juknis/02/I/1994. Bagi pemohon yang berlatih dan belajar serta mempersiapkan diri dengan baik, dijamin bisa melewati ujian tersebut.

Pelaksanaan ujian SIM kolektif juga sesuai prosedur Ps 217 ayat 1 PP No 44/1993, juknis/02/I/1994, serta Kepmen Pan No 63/Kep/M Pan/7/2003.Pengurusan SIM kolektif sama dengan pemohon perorangan, harus uji teori dan praktik I, II dan dinyatakan lulus. Juga tidak meninggalkan asas, prinsip dan standar pelayanan publik.

Upaya di Satpas SIM untuk peningkatan pelayanan/pembekalan pemahaman etika berlalu lintas, di antaranya membagi brosur pengurusan SIM, Dikmas Lantas dan tanya jawab interaktif dengan pemohon. Juga pemutaran VCD tentang etika berlalu lintas secara terus menerus.

Dikmas melalui radio Rasika dan radio Ungaran Serasi, ke sekolah, Polisi Sahabat Anak dan lainnya. Jadi tanggung jawab kepatuhan masyarakat, terutama anak muda bukan hanya pada polisi lalu lintas saja, tetapi yang paling mendasar justru lewat keluarga terutama orang tua dan para pendidik.

Bagaimana orang tua mengontrol anak dalam menggunakan kendaraan, jangan sampai berkesan bebas. Ketika ditegur/ditindak petugas, malah menyalahkan. Semoga orang tua, petugas lalu lintas dan lintas sektoral bersama menyadarkan anak/generasi muda memahami dan beretika lalu lintas.

Iptu Yuyun Aeirf KH

Kasat Lantas Polres Semarang

***

Untuk Bupati Klaten

Saya mewakili warga yang merasa diperlakukan tidak adil dalam pendataan rumah korban gempa yang akan menerima dana rekonstruksi, ingin menyampaikan keluhan sbb: Mohon pencairan dana rekonstruksi di wilayah ini ditunda lebih dulu selama pendataan belum mencerminkan rasa keadilan.

Perlu diketahui Bapak Bupati, pendataan rumah korban gempa di wilayah saya nampak kacau. Terbukti warga yang rumahnya rusak berat dan tidak layak huni mestinya lebih utama menerima bantuan, kenyataannya malah tidak masuk daftar.

Sebaliknya ada warga yang dalam pandangan umum rumahnya masih layak huni, hanya mengalami rusak ringan malah masuk daftar menerima bantuan. Sebenarnya saya sudah berusaha aktif mengajak bermusyawarah dengan pihak berkompeten di tingkat RT/RW dan pemerintah desa.

Tetapi kenyataannya tidak ada tanggapan signifikan. Saya berharap Bapak Bupati Klaten tidak begitu saja percaya atas pengaduan saya tersebut. Malah mohon Bapak menurunkan tim peneliti untuk mengecek kebenaran pengaduan ini. Bila ada kata kurang berkenan mohon maaf .

E Budi Wardaya/Indardi/Hariyanto

Kalitengah Rt 22/Rw 10 Wedi, Klaten

***

Soal Oscar Computer

Menjawab Surat Pembaca 23 November 2006 berjudul "Oscar Computer" tulisan Bapak Nur Tedjo Budiarto, kami jelaskan bahwa prosedur servis Oscar Computer memang mengharuskan biaya perbaikan dibayar di muka 50% .

Hal ini untuk menghindarkan mesin-mesin tak bertuan yang tidak diambil pelanggan setelah selesai diperbaiki. Biaya tersebut akan dikembalikan utuh bila tidak dapat dilakukan perbaikan. Printer Bapak Nur masuk 31 Oktober 2006 dan staf kami menjelaskan perbaikan memakan waktu lebih lama.

Penyebabnya karena antrean mesin servis cukup banyak setelah libur panjang Lebaran. Beliau waktu itu menyetujui. Pada 6 November 2006, beliau mengambil printernya dan staf kami memberitahu kerusakan ada di unit power supply serta harus diganti.

Segel yang dimaksud memang bukan di posisi power supply sehingga masih utuh walau pengecekan telah dilakukan. Beliau tidak bersedia mengganti bagian yang rusak malah langsung membawa pulang. Mohon maaf kalau saat pengerjaan berkesan lama.

Kami sudah beberapa kali menghubunginya tetapi tidak tersambung. Silakan Bapak hubungi kami untuk dapat dibantu perbaikan printer secepatnya.

F Andhayanie (Pimpinan)