DEFISIT perubahan APBD 2006 sebesar Rp 8 miliar dipastikan tertutup. Sebab, Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) berhasil mencari dana dari pemerintah pusat untuk menutup angka tersebut. Dana itu didapat dari pembagian hasil pertambangan, insentif pajak bumi dan bangunan (PBB), serta kehutanan.

''Dari tiga sektor itu kami mendapat dana Rp 7,94 miliar. Dengan demikian, untuk menutup angka defisit kami tinggal mencari sekitar Rp 54 juta,'' kata Kepala Dipenda Grobogan H Pangkat Djoko Widodo, kemarin.

Dia mengatakan, semula untuk menutup defisit itu tidak mudah, karena perlu terobosan dan lobi-lobi yang terus-menerus dengan pemerintah pusat. Sebab, dana yang didapat untuk menutup angka tersebut sepenuhnya dari anggaran perimbangan yang wewenangnya berada di tangan pemerintah pusat. ''Alhamdulillah lobi-lobi kita berhasil,'' ujarnya.

Target anggaran perubahan APBD dari sektor pertambangan ditetapkan Rp 9,5 miliar. Namun, sampai September Pemkab berhasil mendapat bagian Rp 11,3 miliar. Angka itu masih dimungkinkan bertambah sampai Rp 15 miliar, karena pada triwulan empat, sekitar November-Desember, pembagian yang diterima dari sektor itu diprediksi naik menjadi Rp 15 miliar.

Dari sektor ini saja Pemkab mendapat dana Rp 5,5 miliar. Lainnya didapatkan dari insentif PBB dari target perolehan Rp 2,5 miliar naik menjadi Rp 3,8 miliar. Selain itu, juga mendapat tambahan dari bagi rata perolehan PBB Rp 900 juta, sehingga dana dari sektor tersebut naik menjadi Rp 4,7 miliar atau bertambah Rp 2,2 miliar. Insentif ini besar karena Pemkab mampu memasukkan PBB sesuai dengan surat keputusan bersama (SKB) antara Dirjen Pajak dan Dirjen Pemerintahan Otonomi Daerah (Puod) sebesar 112% dari target 107%. Selain itu, Desember nanti Pemkab mendapat dana kehutanan dari Rp 1,6 miliar menjadi Rp 1,9 miliar, atau naik Rp 280 juta. Bila perolehan dana pertambangan, insentif PBB dan kehutanan dijadikan satu, maka terkumpul Rp 7,94 miliar. Dana itu dinilai cukup untuk menutup angka defisit perubahan APBD 2006. (Ahmad Syamsul Huda-37)