SEMARANG - Manajer HRD Suara Merdeka Group, Poernomo (58), kemarin sekitar pukul 16.00 meninggal dunia di RS Panti Wilasa Citarum Semarang.

Almarhum yang akrab dipanggil Pak Pung itu merupakan salah seorang perintis perusahaan penerbitan terkemuka di Jawa Tengah ini. Sebelum memimpin divisi HRD, 16 tahun Pak Pung menjabat manajer sirkulasi.

Almarhum lahir di Semarang, 19 September 1948. Putra pasangan Ma'soem Idris (almarhum) dan Soemirah itu meninggalkan seorang istri, Surti Budiati, serta tiga anak: Luvina Budi Hapsari, Nindita Giwangkara, dan Arma Paramita. Jenazah akan dimakamkan Selasa (21/11) pukul 12.30 di TPU Trunojoyo, Banyumanik. Jenazah diberangkatkan dari rumah duka Jalan Trunojoyo IX/9 Semarang.

Menurut Asisten Direktur Suara Merdeka Group, Adi Ekopriyono, Pak Pung merupakan seorang profesional dalam menjalankan tugas. Almarhum dikenal teguh dalam memegang prinsip bagi kebaikan perusahaan. "Kalau ada masalah yang dihadapi, almarhum mikirnya tenanan, sangat profesional.''

Dia menuturkan, dalam pertemanan almarhum memiliki rasa kesetiakawanan yang tinggi. Pak Pung sangat memperhatikan keadaan teman-temannya dan tak segan-segan turun tangan membantu mereka yang sedang mengalami kesusahan.

"Dia menolong apa saja, mem-back up, juga dalam hal keuangan,'' tuturnya. (H29-60j)

Agung Bantah Ajukan Nama

JAKARTA - Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono membantah partainya telah mengajukan sejumlah nama untuk menduduki posisi menteri di Kabinet Indonesia Bersatu.

Sebab pembicaraan secara detail mengenai hal itu sampai saat ini belum dilakukan. ''Nama-nama itu beredar secara tidak resmi. Ada yang dibicarakan, kemudian mencuat ke media massa. Kami belum melakukan pembicaraan secara resmi. Mungkin pada saatnya nanti, pembicaraan itu akan ada,'' katanya di Gedung DPR RI Jakarta, Senin (20/11).

Dia mengungkapkan, pembahasan itu merupakan perwujudan butir ketujuh Pernyataan Politik Golkar dalam Rapimnas lalu.

Seperti diketahui, butir tujuh menegaskan agar pemerintah melakukan evaluasi dan perlunya ketegasan serta kecepatan pemerintah untuk melakukan perbaikan-perbaikan kinerjanya.

''Salah satunya dengan melakukan penggantian terhadap menteri-menterinya yang tidak mampu. Terutama di bidang hukum, ekonomi, sosial, dan politik. Soal waktu, terserah kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tapi lebih cepat lebih baik,'' tegasnya.(H28-48v)