logo SUARA MERDEKA
Line
Jumat, 17 Nopember 2006 PANTURA
Line

Diprotes, Kecurangan dalam Pilkades

  • Warga Demo ke DPRD

PEMALANG - Sejumlah warga dari Desa Banjarmulya, Kecamatan/Kabupaten Pemalang kemarin menggeruduk kantor DPRD. Di antara mereka termasuk kaum ibu sambil menggendong anak.

Mereka protes pemilihan kepala desa (pilkades) pada 12 November lalu yang dinilai banyak terjadi kecurangan. Terutama dalam perhitungan suara.

Akibatnya merugikan masyarakat setempat. Mereka juga menyesalkan penjemputan ketua panitia untuk dibawa ke kantor kecamatan.

Aksi itu berlangsung gayeng. Rombongan yang datang lebih dahulu di antaranya kaum ibu dengan menggendong anaknya. Mereka tidak saja duduk mendengarkan orasi, tetapi ikut pula mengangkat tangan dan meneriakkan yel-yel. Padahal terik panas cukup menyengat kepala.

''Kami rela tidak bekerja dan menggendong bayi untuk demo. Semua ini demi keadilan dan kebenaran,'' kata seorang ibu yang ikut demo.

Setelah rombongan kedua datang sebanyak dua truk, kaum ibu ikut berarak-arakan menuju ke gedung wakil rakyat. Suasana terasa lebih sejuk ketika mereka mengumandangkan salawatan.

Perwakilan demonstran ditemui Wakil Ketua Dewan Slamet Efendi SE dan Komisi A. Koordinator demo Khudori mengatakan, banyak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan pilkades. Di antaranya panitia tidak konsisten terhadap pengesahan kartu suara yang dicoblos.

Ada yang tanda coblosannya di luar gambar dinyatakan sah namun ada yang tidak sah. Kemudian terjadi selisih angka antara yang tertulis di papan perhitungan dengan jumlah kartu suara.

Minta Diulang

Oleh karena itu mereka minta agar perhitungan diulang kembali. Mereka tidak peduli siapa yang menang dan kalah nantinya. Hal itu sebagai pembelajaran demokrasi bagi masyarakat desa. Jika hasilnya tetap tidak berubah, mereka pun akan ikhlas menerimanya.

Menurut Slamet Efendi, Dewan hanya berwenang menampung aspirasi dan mediator dalam menyelesaikan masalah mereka.

Tidak bisa mendatangkan panitia pilkades dan camat saat itu juga, seperti yang diminta demonstran.

Di tempat terpisah Camat Pemalang Nursyah Anthori SIP mengatakan, pilkades sudah berjalan sesuai prosedur dan mekanisme yang ditetapkan dalam tatib maupun perda. Tidak bisa dilakukan perhitungan ulang.

Menurut dia, jika masih ada yang kurang puas bisa menyalurkannya melalui gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Bila ada yang menuduh dirinya tidak benar, hal itu hanya salah persepsi. Dalam pilkades tersebut, dia bersikap netral untuk mengayomi seluruh warga bila terjadi bentrokan. (sf-54)


Berita Utama | Ekonomi | Internasional | Olahraga
Semarang | Sala | Pantura | Muria | Kedu & DIY | Banyumas
Budaya | Wacana
  Cybernews | Berita Kemarin

Copyright© 1996-2004 SUARA MERDEKA