SEMARANG -Diperkirakan 700-an dokter dari seluruh Indonesia akan menghadiri Muktamar Dokter Indonesia XXVI di Hotel Patra Semarang pada 29 November-2 Desember 2006.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) rencananya akan membuka muktamar di Istana Negara, sebelum hari pelaksanaannya di Kota Atlas. Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Prof Dr dokter Farid A Moeloek Sp OG saat ditemui di Rumah Sakit Dokter Kariadi (16/11) Semarang mengatakan, tema muktamar mendatang adalah pemantapan peran dan posisi IDI menuju sistem pelayanan kedokteran terpadu.

''Yang dimaksud dengan terpadu adalah sistem yang berkeadilan, menyeluruh, dan merata bagi semua masyarakat Indonesia,'' paparnya.

Sebagai tambahan informasi, IDI adalah salah satu organisasi profesi tertua di Indonesia yang didirikan pada 24 Oktober 1950. Tujuan didirikannya organisasi itu adalah untuk menyatukan potensi para dokter Indonesia serta menjaga etika dan martabat dokter Indonesia agar dapat melaksanakan pelayanan kedokteran demi menyehatkan masyarakat.(H11,H31-64a)

Tak Setuju Madura Jadi Badan Otorita

SURABAYA -Gubernur Jatim, Imam Utomo menyatakan, pihaknya tak setuju jika Pulau Madura dijadikan seperti Badan Otorita Batam untuk pengembangan perekonomian daerah tersebut. Yang dibutuhkan sekarang adalah Badan Percepatan Pembangunan Suramadu (Surabaya dan Madura).

"Jangan katakan badan otorita, saya tak setuju jika dikatakan badan otorita. Sebab, nanti menyangkut kewenangan masing-masing kabupaten," kata Imam Utomo kepada wartawan di Surabaya, Kamis (16/11).

Wacana menjadikan Pulau Madura sebagai badan otorita seperti Batam mengemuka setelah Gubernur Imam Utomo bertemu dengan sejumlah pejabat pemerintah pusat. Wacana serupa pernah mengemuka sekitar awal 1990-an. Saat itu, Menristek, BJ Habibie pernah mengajak sejumlah kiai dan tokoh masyarakat melakukan studi banding ke Batam.

Pascastudi banding ke Batam, justru muncul wacana kuat di kalangan kiai dan tokoh Madura menolak Madura "di-Batam"-kan.

Imam Utomo menyatakan, nantinya Badan Percepatan Pembangunan Suramadu diharapkan bisa mengelola lahan seluas 300 hektare lebih di sisi Surabaya, dan 300 hektare lainnya di sisi Madura untuk aktivitas perekonomian. (G14-64a)