JAKARTA -Kota Jakarta kini meningkatkan kewaspadaannya terhadap keamanan objek vital dan internal menjelang kedatangan Presiden Amerika Serikat (AS), George Walker Bush, pada 20 November 2006.

Hal tersebut dikatakan Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Adang Firman, Kamis usai rapat mengenai pengamanan Kota Jakarta menjelang kedatangan Presiden George W Bush, di Gedung Balai Kota Jakarta.

Dia mengatakan, sekuriti objek vital dan internal di Jakarta diminta untuk meningkatkan kewaspadaan menjelang kedatangan Presiden AS itu.

''Tidak ada peningkatan status keamanan Ibu Kota, hanya kewaspadaan saja,'' tandasnya.

Dikatakan, jajarannya akan memberitahukan kepada seluruh pengelola objek vital untuk meningkatkan kewaspadaan menjelang dan pada saat Presiden Bush datang, seperti Kedubes asing, perkantoran dan pertokoan.

''Itu agar dapat mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tak diinginkan,'' ujarnya.

Adang mengatakan, pasukan polisi yang akan disiapkan sampai 18 ribu personel. ''Tapi itu hanya disiapkan, belum akan diturunkan,'' tandasnya.

Sementara itu Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol I Ketut Untung Yoga Ana sebelum rapat menjelaskan, tidak ada pengamanan spesifik yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya.

''Pengamanan yang dilakukan masih merupakan kelanjutan dari pengamanan Lebaran dan Natal yang sudah disiapkan Polda Metro Jaya. Namun begitu, sebagai kekuatan Polda siap untuk menurunkan 2/3 personelnya,'' ujar Ketut.

Ia menambahkan, untuk pengamanan saat tamu negara mendarat di Halim Perdanakusumah akan dilakukan Polres Jakarta Timur, yang selanjutnya akan berkoordinasi dengan Polwil Bogor.

Kegiatan Belajar

Anggota Komisi X DPR, Mustafa Kamal meminta agar pemerintah tidak mengorbankan kegiatan belajar mengajar berkait dengan kedatangan Presiden George Walker Bush, di Bogor, 20 Nopember mendatang.

''Saya mengimbau kepada para guru dan siswa di Bogor agar tetap berangkat ke sekolah, walaupun harus berjalan kaki karena angkutan yang biasa digunakan dialihkan jalurnya,'' jelas Mustafa.

Pernyataan itu disampaikan berkenaan dengan rencana pemerintah daerah Kota Bogor meliburkan kegiatan belajar mengajar di tiga puluh sekolah yang berada di sekitar lingkungan Istana Bogor saat Bush datang.

''Jika pemerintah mengorbankan kegiatan belajar mengajar di 30 sekolah hanya untuk menyambut kedatangan Bush, pemerintah betul-betul tidak punya jati diri dan wibawa. Bahkan lebih dari itu, pemerintah juga melanggar amanat konstitusi,'' tegas dia.

Mustafa menegaskan, Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan agar pemerintah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.

''Jika kedatangan Bush kemudian mengorbankan kegiatan belajar di sekolah, itu berarti tidak sesuai dengan semangat Pembukaan UUD 1945,'' ujarnya. (H27-49a)