BOROBUDUR - Untuk menghilangkan kesan pelayanan publik pemerintah berbelit-belit, diperlukan upaya peningkatan kualitas pelayanan. Hal ini menjadi titik awal upaya peningkatan kinerja Pemkab Magelang.

"Yakni mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan iklim investasi yang kondusif, dengan memberikan perhatian lebih besar pada peran usaha mikro, kecil, dan menengah," kata Bupati Magelang Ir H Singgih Sanyoto, kemarin.

Di samping itu, mampu mendorong percepatan pengembangan usaha masyarakat dan mampu menarik investasi dunia usaha.

Dia memuji, karena perkembangan dan program pelayanan satu pintu di Kabupaten Magelang dalam satu tahun ini cukup menggembirakan.

"Namun itu tidak menghentikan upaya mengevaluasi dan mengoreksi berbagai bentuk kelemahan, untuk mencari bentuk pelayanan yang lebih baik," katanya.

Pada pencanangan pelayanan publik di KPT (Kantor Pelayanan Terpadu), dia mengemukakan, pemerintah tak hanya dituntut menjadi penyedia layanan, tetapi juga bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan.

Dalam sambutan yang dibacakan PLt Sekda Rodjikin SSos, dia mengemukakan, tuntutan peningkatan kualitas pelayanan telah menemukan urgensinya. Muara akhir pelaksanaan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan dan pelayanan publik.

Karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk terus menyempurnakan sistem kerja dan inovasi pelaksanaan bidang-bidang kewenangannya. Tujuannya agar kinerja birokrasi berjalan efisien, efektif, dan mampu memberikan pelayanan publik yang mudah.

Kepala KPT Drs Iwan Rizali Satiri menjelaskan, pelaksanaan bulan pelayanan publik dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perlunya memiliki izin bagi usahanya, sehingga terjamin kepastian hukum serta tercipta iklim penyelenggaraan pelayanan perizinan yang baik.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Magelang No 35/2006, untuk biaya retribusi perizinan 15 jenis izin diberi keringan 50 persen. (pr-66)