YOGYAKARTA- Puluhan orang berunjuk rasa di depan Gedung Agung Istana Negara mengkritisi kondisi negara, terutama berkaitan dengan utang luar negeri.

Mereka tergabung dalam Komite Persiapan Partai Persatuan Pembebasan Nasional (KP-Papernas) DIY.

Juru bicara organisasi, Eman Sulaiman mengatakan, lembaga tersebut merupakan embrio partai baru yang bertujuan menjadi alat perjuangan rakyat dalam mewujudkan kedaulatan. Menurutnya, rakyat harus bebas dari ketertindasan dan keterbelengguan berbagai bidang, seperti ekonomi, politik, dan budaya.

''Saat ini Indonesia berada dalam situasi tidak berdikari di sisi ekonomi, sehingga tak bisa berdaulat. Negeri ini berada dalam ketergantungan pada pihak asing,'' tandas Eman, dibenarkan teman-temannya yang terus berorasi di depan pintu gerbang Gedung Agung.

Dia melihat sumber-sumber ekonomi dikuasai oleh kekuatan yang mengisap dan mengeksploitasi secara besar-besaran untuk kepentingan mereka. Akibatnya, kesejahteraan tak bisa dinikmati oleh rakyat Indonesia.

Kekuatan tersebut memang bertujuan menguasai secara langsung sumber ekonomi nasional, mulai hal-hal kecil sampai pertambangan, perbankan. Hal itu terlihat dari penjualan aset-aset strategis milik negara ke pihak asing. Konsekuensinya, keuntungan tidak jatuh ke tangan negara, tetapi ke kantong-kantong kapitalis dan liberalis.

Kekuatan Imperialis

Eman menegaskan negara-negara yang tergabung dengan AS merupakan kekuatan imperialis yang berusaha mengatur Indonesia dan negara berkembang lain, agar mau mengikuti kebijakannya. Bahkan, mereka juga berusaha menguasai legislatif. ''Akibatnya, elite politik dari partai-partai yang duduk di legislatif gagal memperjuangkan dan menyejahterakan rakyat,'' tandasnya.

Kapernas dibangun untuk menjadi alat politik alternatif rakyat, berjuang melawan partai dan elite yang selama ini alat imperialis. Lembaga tersebut tidak segan-segan turun ke jalan menyampaikan aspirasi masyarakat.

Pada aksi kemarin, mereka menuntut penghapusan utang luar negeri, mengambil kembali industri yang bermanfaat bagi rakyat seperti minyak, gas, listrik, telekomunikasi. Pemerintah harus mempekerjakan rakyat di bidang-bidang yang selama ini dikuasai pihak asing.

''Pendidikan murah serta penaikan upah buruh menjadi salah satu pusat perhatian perjuangan kami. Sebab selama ini jelas terlihat pendidikan semakin mahal, sehingga rakyat kecil seperti buruh, petani, PKL tak bisa lagi menyekolahkan anak,'' papar Eman.(D19-39s)