logo SUARA MERDEKA
Line
Jumat, 10 Nopember 2006 WACANA
Line

Pro - Kontra Kehadiran Bush

  • Oleh Andi Purwono

Sikap mengagetkan dinyatakan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ualama (PBNU) KH Hasyim Muzadi yang tidak akan hadir bila diundang bertemu Bush. Dia menegaskan ketidakhadiran dirinya karena kesan yang ada semakin hari semakin diketahui bahwa Bush sebagai orang keras Kepala. Hasyim menilai percuma berdialog dengan Bush karena yakin tidak akan membawa hasil positif.

RENCANA kehadiran Presiden Amerika (AS) George W Bush di Istana Bogor menuai berbagai tanggapan dan memicu pro dan kontra. Belum diketahui agenda politik apa saja yang dibahas oleh Bush dan Presiden Yudhoyono dalam rencana pertemuan setelah pertemuan APEC di Vietnam tanggal 18 - 20 November 2006 ini.

Terdapat optimisme akan manfaat yang bisa diraih tetapi juga muncul pesimisme bahkan penentangan kuat beberapa elemen masyarakat atas rencana ini. Bagaimana posisi dan argumentasi kedua pihak, serta apa maknanya bagi kepentingan nasional kita?

Dalam studi hubungan internasional, konsep kepentingan nasional sering dinisbatkan sebagai kata kunci dari motif dan tujuan negara dalam melakukan politik luar negeri.

Menurut Spanier (1981) tujuan tersebut meliputi empat hal, yaitu pencarian keamanan nasional (national security), martabat atau citra negara (prestige), kesejahteraan ekonomi atau kemakmuran (economic wealth or prosperity), dan perlindungan dan penyebaran ideologi (protection and promotion of ideology).

Dalam argumentasi kelompok pendukung, keempat tujuan tersebut bisa diraih dengan memanfaatkan momentum pertemuan, seperti menguatkan kepercayaan internasional akan iklim domestik yang kondusif, menumbuhkan sentimen pasar yang positif, kemungkinan bantuan dan hubungan bilateral (ekonomi dan militer) yang lebih hangat, pembukaan selebar mungkin ruang dialog, serta membuang kesalahpahaman persepsi, termasuk kesempatan menyampaikan kritik.

Kesempatan dialog baik dengan pihak pemerintah (government) maupun aktor publik (private) lain yang diundang, serta saling koreksi dan tukar informasi tersebut menjadi berharga untuk menciptakan kesepahaman. Dalam kaitan ini pertemuan juga positif untuk menegaskan posisi dan peran aktif kita bagi perdamaian dunia terutama sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, selain menegaskan citra kita sebagai negara demokratis dan Islam yang moderat.

Kunjungan politik seperti ini me-rupakan pembuka jalan yang memang tidak bisa diharapkan semua hasilnya secara serta merta, tetapi dibutuhkan langkah dan strategi lanjutan untuk mencapai maksud yang diharapkan.

Yang Kontra

Sementara itu, kelompok yang kontra atau yang cenderung hati-hati mendasarkan diri pada dua hal. Pertama, berbagai kebijakan (policy) hegemonik Amerika termasuk perang globalnya melawan terorisme diyakini telah menimbulkan ekses negatif dan kontraksi hubungan internasional yang mengkhawatirkan. Hal ini lah yang secara politis dan psikologis memicu resistensi terhadap Bush.

Kedua, realita ketidakseimbangan hubungan kekuasaan (power relationship) Amerika dengan kita yang memicu kekhawatiran. Dengan hubungan kekuasaan yang asimetris tersebut, alih-alih memberi manfaat pada kepentingan kita, kedatangan Bush justru ditakutkan menimbulkan semakin banyak tekanan dan intervensi.

Dengan dua hal tersebut maka kita menjumpai beberapa sikap berikut. Pertama, suara keras yang menentang kehadiran Bush dengan didasarkan pada kritik dan protes atas kebijakan adidaya AS selama ini.

Mereka menyoroti berbagai kasus di Timur Tengah maupun belahan dunia lain seperti konflik Palestina - Israel yang berlarut-larut, nasib Irak dan Afghanistan pascainvasi, persoalan Iran dan Korea Utara, maupun kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di penjara Abu Ghuraib dan Guantanamo.

Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) dikabarkan akan menurunkan anggotanya dalam aksi turun ke jalan. Pemimpin MMI Ustadz Abu Bakar Ba'asyir menolak kunjungan Bush yang menurutnya hanya akan membaca bencana bagi rakyat. Dia menyebut Bush sebagai teroris besar yang selalu menebar kekerasan melalui politik luar negerinya.

Sikap senada muncul dalam aksi sekitar seribu orang dari organisasi massa Islam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Front Pembela Islam (FPI), Forum Umat Islam (FUI) dan Koalisi Anti-utang yang menggelar aksi demo di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Sabtu (4/11).

Dalam aksinya yang dikawal ekstra ketat, pengunjuk rasa mendirikan panggung untuk melakukan orasi sambil membentangkan spanduk raksasa dan poster berisi kecaman Bush dan menolak intervensi AS ke Indonesia dan negara Islam lainnya. Mereka juga menyerukan pemerintah dan rakyat Indonesia menolak kehadiran Bush.

Pengunjuk rasa selanjutnya berjanji akan kembali dengan aksi lanjutan lebih besar persis pada hari kedatangan Bush ke Indonesia. Di Serang, Banten, sejumlah pimpinan pondok pesantren dalam silaturahmi pondok-pondok pesantren di Banten yang digelar di Pondok Pesantren Madarijul Ulum di Desa Pelamunan, Serang, Ahad (5/11) juga menolak kedatangan Bush yang dinilai selalu mendukung kebijakan Israel dan memusuhi negara -negara Islam di Timur Tengah.

Terkait resistensi itu, pengamat terorisme Al Chaidir bahkan menyebut tiga kelompok aliran keras yang berprofesi mengganggu kunjungan Bush yaitu kelompok Qaidatul Jihad pimpinan Noordin M Top yang berbasis di Jawa Tengah, Wihdah Islamiyah pimpinan Ustad Nu'aim yang berbasis di NTB, Jatim dan Maluku serta kelompok Abdurrahman yang berbasis di Sulawesi.

Politik Bebas Aktif

Kedua, kekhawatiran dan ketakutan akan adanya intervensi dan tekanan terhadap Indonesia. Sikap ini muncul dari Ketua MPR RI, Hidayat Nurwahid dan beberapa anggota Komisi I DPR yang membidangi persoalan pertahanan dan politik luar negeri. Mereka tetap menghormati kehadiran Bush yang diharapkan mampu mempererat hubungan internasional kedua belah pihak serta meminta agar pemerintah untuk tidak bersikap lunak agar tidak dianggap sebagai ''boneka'' AS.

Sebagai negara yang sama-sama berdaulat, independensi sikap dan haluan politik luar negeri yang bebas dan aktif tetap mesti dipertahankan. Terkait hal ini Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono telah memberi pernyataan bahwa tidak akan ada tekanan politis dan militer terhadap Indonesia.

Ketiga, nada keprihatinan yang mengkritisi prosesi pengamanan dan penyambutan yang dinilai berlebihan. Setibanya di Halim, Bush rencananya diterbangkan dengan helikopter ke Istana Bogor. Sebagai antisipasi terhadap berbagai kemungkinan gangguan keamanan, Polda Metro Jaya mensiapakan 18 ribu personel sementara Kodam Jaya menyiapkan dua satuan setingkat kompi (SSK) dan 10 penembak jitu (sniper).

Di Istana Bogor, antisipasi pengamanannya telah dilakukan Kodam III/ Siliwangi sejak bulan Oktober 2006. Kapolri Jendral Sutanto sendiri mengatakan bahwa pengamanan kedatangan Presiden Bush ke Indonesia akan dilakukan seperti yang biasa diberikan kepada para pemimpin dunia lain yang berkunjung ke Indonesia sehingga dilakukan secara wajar.

Terkait penyambutan Pemerintah Kota Bogor yang disinggahi selama enam jam diberitakan mencairkan dana Rp 6 miliar. Menurut Sekretaris Daerah Pemkot Bogor Dody Rosadi, dalam rapat paripurna kalangan DPRD menyetujui anggaran Rp 6 miliar untuk penyambutan, antara lain untuk bersih-bersih Istana Bogor, jamuan makan untuk presiden dan pengawalnya serta dana keamanan.

Biaya yang dinilai terlalu besar ini lah yang mengundang banyak kritik di tengah kesulitan ekonomi rakyat. Selain itu, koordinasi pengamanan yang elegan dan wajar tanpa harus mengorbankan martabat sebagai negara berdaulat juga patut dilakukan. Toh kita juga telah melakukan hal yang sama pada kunjungan Bush ke Bali 22 Oktober 2003 yang lalu.

Keempat, sikap mengagetkan dinyatakan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ualama (PBNU) KH Hasyim Muzadi yang tidak akan hadir bila diundang bertemu Bush. Dia menegaskan ketidakhadiran dirinya karena kesan yang ada semakin hari semakin diketahui bahwa Bush sebagai orang keras. Hasyim menilai percuma berdialog dengan Bush karena yakin tidak akan membawa hasil positif.

Hasil yang diinginkan dalam dialog dengan Bush adalah perubahan kebijakan pemerintah AS dalam perang anti-terorisme yang diterapkan di sejumlah negara Islam, seperti Afghanistan, Iran, dan Irak serta perubahan pandangan terhadap perjuangan Palestina dan Hizbullah melawan Israel. Pernyataan Hasyim sebagai salah satu tokoh yang turut dalam dialog bersama Bush dan Presiden Mega di Bali 2004 dan dikenal getol menyuarakan pentingnya dialog dan mencari titik temu ini seakan mengisyaratkan keputusasaan dan lemahnya kemungkinan manfaat pertemuan bagi perubahan pola dan karakter politik luar negeri Amerika selama ini.

Meski menolak bertemu Bush, Hasyim menegaskan dirinya tak menolak kedatangannya ke Indonesia karena pertemuan tersebut adalah kapentingan negara. Namun Hasyim menilai wajar maraknya aksi menolak kedatangan Bush karena aksi senada tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi di seluruh negara yang dikunjunginya.

Kita berharap tetap ada hasil dan manfaat yang diraup dari kunjungan Bush ini terutama bagi kepentingan nasional kita maupun bagi penegasan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Berbagai sikap pro dan kontra jangan sampai justru merugikan kepentingan kita sebagai bangsa. (11)

--- Andi Purwono, dosen Hubungan Internasional Universitas Wahid Hasyim Semarang


Berita Utama | Ekonomi | Internasional | Olahraga
Semarang | Sala | Pantura | Muria | Kedu & DIY | Banyumas
Budaya | Wacana
  Cybernews | Berita Kemarin

Copyright© 1996-2004 SUARA MERDEKA