BAGAIMANA kinerja pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kalla (SBY-JK) dalam dua tahun terakhir?

Tentu banyak hal yang sudah dilakukan. Rasanya tidak adil bila mereka dinilai gagal. Beberapa indikator jadi bukti. Bidang ekonomi memang masih sering dikeluhkan belum lancarnya sektor riil. Investasi pun belum seperti yang diinginkan. Tapi di bidang ekonomi pula kita sedikit lega. Utang kepada IMF lunas.

Ada kemajuan di bidang penegakan hukum. Rezim SBY-JK berhasil membangun efek tyndall. Pada jajaran birokrasi serta legislatif di daerah ada rasa takut diseret ke penjara, sampai-sampai mereka enggan menjadi pimpinan proyek. Mereka tidak ingin nasibnya sebagaimana pejabat dan legislator daerah (1999-2004).

Meminjam pengertian Prof. Satjipto Rahardjo, praktik hukum di era SBY-JK ini masih bak "sarang laba-laba". Penegak hukum hanya sanggup menjerat pelaku kejahatan kelas teri. Yang kakap, begitu dijerat, sistem hukumnya yang diobrak-abrik.

Penuh Musibah

Pemerintah SBY-JK memang penuh ujian. Baru menginjak bulan kedua usia pemerintahannya, gempa bumi terjadi di Nabire, berlanjut tsunami di Aceh dan Nias, Gunung Merapi meletus, pesawat Mandala jatuh di Medan, kelaparan di NTT dan Yahukimo, flu burung merebak, gempa Yogya dan Jateng segera menyusul, juga tsunami di sepanjang selatan Pulau Jawa. Juga longsor di Banjarnegara, banjir bandang di Sikka, Sulsel, Lumpur Lapindo Brantas, asap di Sumatera dan Kalimantan.

Bagi yang percaya musibah adalah takdir. Bagi saya, cara menangani bencana dapat mencerminkan siapa kita sebenarnya. Demikian halnya bagi yang tengah berkuasa. Bencana adalah materi evaluasi manajemen pemerintahan. Dengan cara itu kita juga dapat menilai bagaimana profil kinerja birokrasi kita. Dengan bencana apakah "mesin negara" sudah berjalan dengan baik atau sebaliknya.

Paling tampak apa yang terjadi di Yogyakarta dan Lapindo. Pejabat tinggi datang silih berganti, bahkan Presiden Yudhoyono, empat hari berkantor di Yogyakarta. Padahal masih dalam jarak hitungan minggu, Wapres Jusuf Kalla sebelum atau sesudahnya pernah pula berkunjung di lokasi yang sama.

Belum bila kehadiran Menko, menteri-menteri, atau pejabat terkait di bawah Menko yang sama, juga beberapa kali terlihat di sana. Apakah memang standar protokoler bagi rezim kini bila terjadi sebuah bencana di sebuah daerah sehingga para pejabatnya harus keroyokan datang ke/di lokasi yang sama ? Bukankah itu justru tidak efisien, dan membebani sohibul musibah karena harus menyediakan pengawalan ?

Hingga dua tahun usia rezim SBY-JK, di beberapa bagian yang tampak adalah masih lemahnya koordinasi, sulit ditangkapnya fokus penanganan, kurang managable, dan dalam arti luas kurang berfungsinya "mesin negara". Atau jangan-jangan memang mesin negara kita sudah sulit berfungsi, sehingga pada saat yang paling menentukan sekalipun kehadirannya sulit diharapkan sesuai harapan.

Apakah ini gambaran memiliki pemimpin tapi sulit sekali berkepemimpinan?

Lagi-lagi Koordinasi

Semoga hingga paripurna pemerintahan SBY-JK kelak kita akan melihat keberhasilan SBY-JK dalam membawa ke arah kebaikan kita bersama. Namun yang jelas pada beberapa bagian titik lemahnya rezim ini harus ditambal dengan kerangka kebijakan yang lebih baik.

Lemahnya koordinasi, kurang fokusnya kebijakan, kurang tertatanya sektor layanan publik sehingga efisiensi dan efektivitas terjadi, adalah sejumlah bolong-bolong yang sebenarnya gampang ditambal oleh seorang Yudhoyono.

Di luar itu, demi efisiensi dan efektivitas pula, kehadiran seorang pejabat tinggi bahkan seorang presiden di lokasi musibah dalam situasi tertentu malah tidak penting. Karena pada hemat saya yang dibutuhkan adalah mobilisasi kebijakan.

Pada diri Presiden Yudhoyono termuat sejumlah kelebihan yang jarang dimiliki sosok elite papan atas di negeri ini. Dia hampir memenuhi semua kriteria yang dipersyaratkan bagi seorang pemimpin dengan karakter masyarakat Indonesia kebanyakan. Saya kira karakter itu dapat dipenuhi oleh Jusuf Kalla yang sebagian besar karakternya memenuhi kebutuhan bagi penyelesaian Indonesia kini.

Bila digabung kekuatan mereka adalah kepemimpinan Indonesia ideal. Apalagi keduanya secara politik memiliki legitimasi yang kuat, bahkan amat kuat karena dipilih secara langsung oleh rakyat. (11)

--- Nur Hidayat Sardini, dosen FISIP Undip

---

HexWeb XT DEMO from HexMac International