WONOSOBO - Empat fraksi DPRD Wonosobo, yaitu FPDI-P, FPG, FPP dan FPAN menolak permohonan pengajuan kerja sama pendirian SPBU di pasar grosir Sapen. Penolakan itu disampaikan juru bicara keempat fraksi dalam sidang paripurna DPRD, Jumat kemarin.

Dalam sidang yang dipimpin Ketua Dewan Joko Wiyono BSc, FPG, FPP dan FPAN juga minta agar Raperda tentang retribusi pasar, ditunda pembahasannya. Karena pelaku ekonomi, yaitu pedagang pasar, belum dilibatkan dalam pembahasan atau belum dilakukan dengar pendapat dengan mereka.

Pada kesempatan itu, pendapat akhir Fraksi PDI-P disampaikan Azis N, pendapat akhir FKB disampaikan Musidiq SE, pendapat akhir FPG disampaikan Gatot Sumarlan SPd, pendapat akhir FPP disampaikan Kiai Mustofa Afifi BA dan pendapaat akhir FPAN disampaikan oleh Amin Budi Santosa SP.

Juru bicara FPG menilai, pendirian SPBU di pasar grosir Sapen kurang tepat. Sementara Mustofa Afifi dari FPP menyebut pendirian SPBU di dalam kota saat ini belum urgen, karena SPBU yang sudah ada pun jaraknya masih dekat. FPP menilai perencanaan pembangunan di Wonosobo tidak konsisten. Kerja sama itu pun kurang signifikan untuk menaikkan PAD.

Mengenai Raperda retribusi pasar, Gatot mengatakan bahwa fraksinya belum bisa menerima, karena pedagang belum dilibatkan. FPP menyayangkan belum dilakukannya public hearing dengan pedagang. Demikian halnya dengan FPAN, belum bisa menyetujui Raperda tersebut.

Menyinggung permasalahan yang dihadapi PDAM, juru bicara FPG mengibaratkan BUMD tersebut seperti buah simalakama. FPP menyebutkan, perusahaan yang kini kurang sehat itu dalam beberapa tahun terakhir tidak pernah memberi kontribusi kepada daerah.

Menyoroti pengangkatan direksi PDAM, FPP minta agar dilakukan secara terbuka melalui mekanisme dan dilaksanakan secara profesional. Jangan mengangkat orang-orang yang pensiun ataupun menjelang pensiun, namun kurang memiliki profesionalisme.

FPAN berharap, dalam kondisi ekonomi masyarakat yang masih berat seperti sekarang ini, PDAM tidak menaikkan tarif. (P55-24)